25 May 2025

Langkah Hukum jika Developer Rumah Tidak Lakukan Refund

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Ketahui langkah hukum yang dapat diambil jika developer rumah tidak melakukan refund. Pelajari hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa sesuai hukum Indonesia.

Daftar Isi show

Pendahuluan

Dalam transaksi jual beli properti, tidak jarang terjadi kasus di mana developer tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana kepada konsumen, baik karena pembatalan sepihak, keterlambatan pembangunan, maupun alasan lainnya. Situasi ini tentu merugikan konsumen dan menimbulkan pertanyaan mengenai langkah hukum yang dapat diambil untuk menuntut haknya. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh jika developer rumah tidak melakukan refund sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum Terkait Refund dalam Transaksi Properti

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak konsumen dalam transaksi jual beli properti antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1238 mengatur mengenai wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019: Mengatur tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana dalam hal pembatalan perjanjian.

Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh

1. Mengirimkan Somasi atau Teguran Tertulis

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengirimkan somasi atau teguran tertulis kepada developer. Somasi merupakan peringatan resmi yang meminta pihak developer untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini melakukan refund sesuai dengan perjanjian. Somasi juga dapat menjadi bukti bahwa konsumen telah memberikan kesempatan kepada developer untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum menempuh jalur hukum.

2. Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan

Jika somasi tidak diindahkan, konsumen dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam gugatan ini, konsumen harus dapat membuktikan bahwa developer telah ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah developer wajib mengembalikan dana kepada konsumen.

3. Mengajukan Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Selain melalui pengadilan, konsumen juga dapat mengajukan pengaduan ke BPSK. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Proses di BPSK cenderung lebih cepat dan sederhana dibandingkan proses di pengadilan.

4. Melaporkan ke Otoritas yang Berwenang seperti Kepolisian

Jika terdapat indikasi penipuan atau pelanggaran hukum lainnya, konsumen dapat melaporkan developer ke otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau kepolisian. Laporan ini dapat menjadi dasar untuk tindakan administratif atau pidana terhadap developer yang bersangkutan.

Tips untuk Konsumen

Membaca dan Memahami Perjanjian: Sebelum menandatangani perjanjian, pastikan untuk membaca dan memahami semua klausul yang ada, terutama yang berkaitan dengan pembatalan dan pengembalian dana.
Menyimpan Bukti Transaksi: Simpan semua bukti pembayaran, komunikasi, dan dokumen terkait transaksi dengan developer. Bukti-bukti ini akan sangat berguna jika terjadi sengketa.
Berkonsultasi dengan Ahli Hukum: Jika mengalami kesulitan atau kebingungan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman di bidang properti dan perlindungan konsumen.

Kesimpulan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana jika developer tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Langkah hukum yang dapat ditempuh meliputi mengirimkan somasi, mengajukan gugatan wanprestasi, mengajukan pengaduan ke BPSK, dan melaporkan ke otoritas yang berwenang. Penting bagi konsumen untuk memahami hak-haknya dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingannya.

Konsultasi Hukum ILS Law Firm

Jika Anda memerlukan bantuan atau konsultasi hukum terkait permasalahan dengan developer properti atau isu hukum lainnya, termasuk hukum kesehatan, ILS Law Firm siap membantu Anda.

Kontak Kami: