Kredit kendaraan sudah lunas tetapi BPKB ditahan leasing merupakan masalah yang dapat merugikan debitur. Padahal, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen penting yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan kendaraan dan melakukan transaksi tertentu.
Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan terkadang belum menyerahkan BPKB meskipun debitur telah melunasi seluruh angsuran. Alasannya dapat berupa biaya tambahan, kendala administrasi, atau dokumen yang belum tersedia.
Lalu, apakah leasing boleh menahan BPKB setelah kredit lunas? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan debitur?
1. Apakah Leasing Wajib Mengembalikan BPKB Setelah Kredit Lunas?
Pada prinsipnya, perusahaan leasing wajib mengembalikan BPKB apabila seluruh kewajiban pembiayaan telah diselesaikan dan tidak terdapat dasar hukum lain yang sah untuk menahan dokumen tersebut.
Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:
“Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.”
Artinya, apabila debitur telah melunasi utang yang dijamin dengan fidusia, hak jaminan tersebut hapus berdasarkan hukum.
Karena itu, leasing tidak dapat terus menahan BPKB hanya berdasarkan alasan adanya jaminan fidusia yang utangnya telah lunas.
Selengkapnya, baca UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Apakah Leasing Wajib Menghapus Jaminan Fidusia?
Ya, apabila jaminan fidusia telah hapus karena pelunasan utang, penerima fidusia memiliki kewajiban melakukan pemberitahuan penghapusan sesuai ketentuan.
Pasal 25 ayat (3) UU Jaminan Fidusia mewajibkan penerima fidusia memberitahukan hapusnya jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 mengatur bahwa penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan penghapusan kepada Menteri paling lama 14 hari sejak jaminan fidusia hapus.
Berdasarkan Pasal 17, setelah pemberitahuan tersebut, pencatatan fidusia dihapus dan diterbitkan keterangan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi.
Namun, penghapusan fidusia berbeda dari penyerahan fisik BPKB. Keduanya merupakan kewajiban yang perlu diperiksa secara terpisah.
Ketentuan lengkap dapat dibaca melalui PP Nomor 21 Tahun 2015.
3. Bagaimana Jika Leasing Meminta Biaya Tambahan?
Perusahaan pembiayaan dapat mengenakan biaya yang memiliki dasar perjanjian yang sah dan sesuai peraturan.
Misalnya, leasing meminta biaya administrasi atau biaya penitipan BPKB setelah debitur terlambat mengambil dokumen.
Namun, debitur berhak meminta penjelasan mengenai dasar pengenaan biaya tersebut.
Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.
Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur kewajiban transparansi serta perlindungan terhadap konsumen.
Karena itu, debitur perlu memeriksa apakah biaya tambahan telah diinformasikan dan disepakati secara sah serta tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
Peraturan selengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023.
4. Apa Upaya Hukum Jika BPKB Ditahan Leasing?
Debitur dapat menempuh beberapa langkah berikut.
Pertama, meminta pengembalian BPKB secara tertulis. Lampirkan bukti pembayaran angsuran terakhir dan surat keterangan lunas. Mintalah jadwal penyerahan BPKB beserta alasan tertulis apabila leasing belum dapat menyerahkannya.
Kedua, mengajukan pengaduan resmi kepada leasing. Nasabah perlu menyimpan nomor pengaduan dan seluruh korespondensi sebagai bukti.
Ketiga, mengirim somasi. Apabila leasing tidak mengembalikan BPKB tanpa alasan yang sah, debitur dapat mengirim surat peringatan untuk menuntut pemenuhan kewajiban.
Keempat, mengajukan pengaduan kepada OJK. Debitur dapat menggunakan Portal Kontak 157 OJK setelah menempuh mekanisme pengaduan kepada perusahaan pembiayaan.
Kelima, menggunakan LAPS SJK. Apabila sengketa tidak terselesaikan, debitur dapat mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Apabila langkah tersebut tidak menyelesaikan sengketa, debitur dapat mempertimbangkan gugatan perdata.
5. Bisakah Leasing Digugat karena Tidak Mengembalikan BPKB?
Ya. Debitur dapat menggugat perusahaan leasing apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban pengembalian BPKB tanpa dasar hukum yang sah.
Pasal 1243 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi apabila leasing melakukan wanprestasi dan syarat-syaratnya terpenuhi.
Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan apabila tindakan leasing memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Dalam gugatan, debitur dapat meminta pengadilan menghukum leasing menyerahkan BPKB asli dan membayar ganti rugi atas kerugian yang terbukti.
Pasal 10 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun, tidak setiap keterlambatan administratif otomatis menjadi dasar ganti rugi. Debitur tetap perlu menunjukkan pelanggaran kewajiban dan kerugian yang ditimbulkan.
Untuk memahami sengketa pembiayaan lainnya, baca juga artikel Leasing Menarik Mobil atau Motor Secara Paksa, Apakah Sah?.
6. Bagaimana Jika BPKB Hilang di Pihak Leasing?
Apabila BPKB ternyata hilang saat berada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan, debitur perlu meminta penjelasan tertulis mengenai penyebab kehilangan.
Debitur juga dapat meminta leasing bertanggung jawab atas pengurusan dokumen pengganti dan kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya.
Namun, besaran ganti rugi tidak otomatis sama dengan harga kendaraan. Tuntutan harus disesuaikan dengan kerugian nyata, bukti, dan dasar hukum yang digunakan.
7. Apakah Leasing Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Penahanan BPKB setelah kredit lunas pada dasarnya merupakan persoalan kewajiban perdata apabila perusahaan tidak memenuhi perjanjian.
Laporan polisi dapat dipertimbangkan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti penggelapan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, ketentuan KUHP baru dapat menjadi rujukan, antara lain Pasal 486 tentang penggelapan dan Pasal 492 tentang penipuan.
Namun, keterlambatan pengembalian BPKB saja tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana.
Dengan demikian, apabila kredit kendaraan telah lunas tetapi BPKB masih ditahan leasing tanpa dasar yang sah, langkah hukum yang paling tepat umumnya dimulai dari permintaan tertulis, pengaduan, somasi, dan penyelesaian sengketa. Gugatan perdata dapat diajukan apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Jika menghadapi sengketa pengembalian BPKB, penahanan dokumen jaminan, atau perselisihan dengan perusahaan pembiayaan, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan perjanjian, somasi, negosiasi, pengaduan OJK, dan gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
