Apakah kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk kerugian keuangan negara? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan tanggung jawab Direksi BUMN dan kemungkinan penerapan tindak pidana korupsi.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMN tentu menghadapi risiko bisnis. Tidak semua investasi menghasilkan keuntungan. Namun, kerugian perusahaan terkadang menimbulkan dugaan korupsi terhadap Direksi yang mengambil keputusan.
Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2025, kerugian BUMN secara tegas dinyatakan sebagai kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Ketentuan tersebut seharusnya memberikan kepastian hukum bagi Direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa selalu dibayangi ancaman pidana korupsi.
Meskipun demikian, hubungan antara kerugian BUMN dan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.
Apakah Kerugian BUMN Termasuk Kerugian Negara?
Seharusnya dapat ditafsirkan “tidak”, karena berdasarkan Pasal 4B UU BUMN sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 16 Tahun 2025, kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara.
Pasal 4B UU BUMN menyatakan:
Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 4B menegaskan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.
Ketentuan tersebut juga mencakup kerugian dari pengelolaan aset dalam kegiatan investasi maupun operasional BUMN.
Selain itu, Pasal 4A ayat (5) UU BUMN menyatakan:
Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.
Dengan demikian, UU BUMN terbaru menegaskan adanya pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara negara sebagai pemegang saham dan BUMN sebagai badan hukum.
Contoh Kerugian BUMN yang Bukan Kerugian Keuangan Negara
Misalnya, sebuah BUMN melakukan investasi Rp500 miliar untuk mengembangkan usaha baru.
Sebelum mengambil keputusan, Direksi telah melakukan studi kelayakan, analisis risiko, pembahasan internal, hingga berkonsultasi dengan penegak hukum. Pada akhirnya, Direksi merasa telah memiliki dasar dan pertimbangan yang cukup untuk mengambil keputusan atau memberikan persetujuan dalam rangka mengembangkan usaha baru tersebut.
Namun, setelah kegiatan usaha berjalan, perusahaan mengalami kerugian Rp200 miliar akibat perubahan pasar dan meningkatnya biaya operasional.
Dalam contoh tersebut, kerugian Rp200 miliar merupakan kerugian bisnis BUMN dan seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara ataupun tindak pidana korupsi.
Apabila Direksi telah mengambil keputusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan, prinsip Business Judgment Rule dapat memberikan perlindungan hukum.
Apakah Direksi BUMN Masih Bisa Dijerat Pasal 603 dan 604 KUHP Setelah UU BUMN Baru?
Pertanyaan ini masih mengandung perdebatan hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran.
Menurut pandangan yang menekankan Pasal 4B UU BUMN, kerugian investasi dan operasional BUMN tidak lagi seharusnya menjadi dasar untuk menjerat Direksi melalui unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat karena pembentuk undang-undang telah secara tegas memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara.
Akan tetapi, perlu dipahami bahwa masih terdapat beberapa ruang penafsiran dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memperdebatkan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP terhadap Direksi BUMN.
Bunyi Pasal 603 KUHP
Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan:
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Bunyi Pasal 604 KUHP
Pasal 604 KUHP menyatakan:
Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Kedua pasal tersebut tidak hanya menggunakan unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perbuatan memperkaya atau tujuan menguntungkan pihak lain.
Hal inilah yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam perkara yang melibatkan keputusan bisnis Direksi BUMN.
Mengapa Pasal 603 dan 604 KUHP Masih Berpotensi Diterapkan terhadap Direksi BUMN?
Meskipun UU BUMN terbaru telah memberikan penegasan mengenai kerugian BUMN, terdapat beberapa persoalan hukum yang perlu diperhatikan.
1. Pasal 603 dan 604 KUHP Masih Mengatur Frasa “Kerugian Perekonomian Negara“
Pasal 4B UU BUMN menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Namun, Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP menggunakan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
Penggunaan kata atau membuka kemungkinan penafsiran bahwa kedua pasal tersebut tidak hanya dapat diterapkan apabila terdapat kerugian keuangan negara, tetapi juga apabila dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara.
Sebagai contoh, suatu keputusan bisnis BUMN yang menyebabkan kerugian perusahaan mungkin dapat dipersoalkan atau ditafsrikan lain dengan dalil bahwa tindakan tersebut juga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara. Melalui penafsiran tersebut, penegak hukum mungkin mencoba menerapkan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP dalam perkara korupsi dengan menggunakan alat bukti yang dinilai mendukung adanya kerugian perekonomian negara.
Dengan demikian, penggunaan frasa perekonomian negara masih dapat menjadi ruang perbedaan penafsiran, meskipun Pasal 4B UU BUMN telah menegaskan bahwa kerugian perusahaan bukan kerugian negara. Namun, penafsiran tersebut tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata kerugian bisnis BUMN.
2. Pasal 2 Huruf g UU Keuangan Negara Masih Berlaku
Persoalan berikutnya berkaitan dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal tersebut menyatakan bahwa lingkup keuangan negara meliputi:
Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Ketentuan tersebut pernah diuji melalui Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertahankan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dalam lingkup keuangan negara.
Sementara itu, UU No. 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara.
Dalam hukum dikenal asas lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam ruang lingkup pengaturan yang sama.
Berdasarkan asas tersebut, terdapat argumentasi bahwa ketentuan khusus dalam UU BUMN terbaru seharusnya menjadi rujukan untuk menentukan kedudukan kerugian BUMN.
Namun, penerapan asas tersebut tidak dengan sendirinya atau secara otomatis menghapus Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.
Mengapa demikian? Karena tidak terdapat aturan atau ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2025 mengesampingkan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP terhadap Direksi BUMN.
Akibatnya, perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara kerugian BUMN, kerugian keuangan negara, dan penerapan Pasal 603 serta Pasal 604 KUHP masih mungkin terjadi.
3. Business Judgment Rule Melindungi Keputusan Bisnis, Bukan Tindak Pidana
Persoalan berikutnya berkaitan dengan penerapan prinsip Business Judgment Rule.
Prinsip tersebut bertujuan melindungi Direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, perlindungan tersebut bukan berarti setiap tindakan dalam pelaksanaan keputusan bisnis otomatis terbebas dari pemeriksaan pidana.
Sebagai contoh, Direksi BUMN menyetujui pembangunan proyek setelah melakukan studi kelayakan, analisis risiko, konsultasi dengan penegak hukum, dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari berbagai pihak. Dengan demikian, Direksi merasa telah memiliki dasar yang cukup untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Keputusan awal tersebut mungkin telah diambil dengan itikad baik dan sesuai kepentingan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan suap, gratifikasi, pengaturan tender untuk memenangkan perusahaan tertentu, atau transaksi yang secara melawan hukum menguntungkan “pihak tertentu”, meskipun keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh Direksi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan pemeriksaan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Hal ini menjadi penting karena Pasal 603 KUHP memuat unsur “memperkaya orang lain atau Korporasi”, sedangkan Pasal 604 KUHP memuat unsur tujuan “menguntungkan orang lain atau Korporasi”.
Akibatnya, penyidik mungkin menilai atau menafsirkan bahwa keputusan bisnis tersebut berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaannya, seperti suap, gratifikasi, tender yang tidak sesuai aturan, atau transaksi yang ternyata memberikan keuntungan kepada pihak ketiga sehingga itu ditafsirkan merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara.
Dengan demikian, unsur “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau Korporasi” perlu diperhatikan karena masih dapat menimbulkan perdebatan dan membuka ruang penafsiran dalam penuntutan atau dakwaan tindak pidana korupsi terhadap Direksi BUMN.
Apakah Business Judgment Rule Melindungi Direksi BUMN?
Seharusnya melindungi. Secara hukum, prinsip Business Judgment Rule seharusnya memberikan perlindungan kepada Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan kehati-hatian.
Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN, yang menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan:
- Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan terhadap pengambilan keputusan bisnis yang memenuhi persyaratan hukum.
Oleh karena itu, Direksi BUMN tidak semestinya dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena investasi atau kegiatan usaha mengalami kerugian. Namun demikian, meskipun Business Judgment Rule memberikan dasar perlindungan yang kuat, masih adanya ruang penafsiran terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dapat menimbulkan risiko hukum dalam praktik.
Apakah Direksi BUMN Tetap Bisa Dipidana karena Perbuatan Lain?
Harusnya “Iya”. Pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara tidak memberikan kekebalan terhadap seluruh tindak pidana. Sebagai contoh, apabila seorang Direksi terbukti menerima suap atau gratifikasi untuk memenangkan proyek, perbuatan tersebut tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana suap apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Demikian pula apabila terdapat penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, atau pencucian uang.
Namun, hal tersebut harus dibedakan dari penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP yang mensyaratkan pembuktian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Artinya, tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 603 atau 604 KUHP bukan berarti semua kemungkinan pertanggungjawaban pidana menjadi tertutup.
Kesimpulan
Berdasarkan Pasal 4A ayat (5), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 16 Tahun 2025, kerugian BUMN seharusnya tidak lagi ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara, terutama apabila kerugian tersebut timbul dari keputusan investasi atau kegiatan operasional perusahaan.
Ketentuan tersebut seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, kerugian perusahaan yang timbul dari keputusan bisnis yang sah semestinya tidak menjadi dasar untuk menjerat Direksi dengan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP.
Namun, masih terdapat ruang penafsiran hukum yang belum sepenuhnya tertutup, terutama mengenai unsur kerugian perekonomian negara, keberlakuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, serta kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan bisnis yang dikaitkan dengan unsur memperkaya atau menguntungkan pihak lain.
Ruang penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, meskipun UU BUMN terbaru telah memberikan penegasan mengenai kedudukan kerugian BUMN.
Selain itu, prinsip Business Judgment Rule seharusnya memberikan perlindungan kepada Direksi yang telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan sesuai dengan kepentingan BUMN. Namun, prinsip tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat tindak pidana lainnya.
Dengan demikian, diperlukan penegasan hukum yang lebih memberikan kepastian mengenai hubungan Pasal 4B UU BUMN dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Hal ini penting agar Direksi BUMN tidak terus dibayangi risiko pemidanaan hanya karena keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian, sementara penegakan hukum terhadap tindak pidana yang benar-benar terbukti tetap dapat dilakukan.
Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon. Selain itu, Anda juga dapat mengatur jadwal konsultasi secara offline melalui pertemuan langsung dengan tim ILS Law Firm.
WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







