Pelajari siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan menurut KUHPerdata ketika ibu meninggal dunia.
Pendahuluan
Ketika seorang ibu meninggal dunia, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi warga non-Muslim, pembagian harta warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana hak bagiannya menurut KUHPerdata.
Dasar Hukum Pewarisan
Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, harta warisan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup yang sah. Jika tidak ada ahli waris, maka harta peninggalan menjadi milik negara.
Golongan Ahli Waris
KUHPerdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris:
Golongan I
- Suami atau istri yang masih hidup
- Anak-anak sah dan keturunannya
Mereka memiliki prioritas utama dalam menerima warisan. Jika pewaris meninggalkan pasangan dan anak-anak, maka mereka akan membagi harta warisan secara merata.
Golongan II
- Orang tua (ayah dan ibu)
- Saudara kandung dan keturunannya
Golongan ini berhak atas warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama.
Golongan III
- Kakek dan nenek
- Leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas
Mereka berhak atas warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama dan kedua.
Golongan IV
- Paman, bibi, dan sepupu hingga derajat keenam
Golongan ini hanya berhak atas warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya.
Hak Bagian Ahli Waris
Dalam KUHPerdata, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan. Artinya, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta pasangan yang masih hidup, menerima bagian yang sama. Jika seorang ibu meninggal dan meninggalkan suami serta tiga anak, maka harta warisan dibagi menjadi empat bagian yang sama besar.
Namun, jika terdapat anak dari perkawinan sebelumnya, maka bagian pasangan yang masih hidup tidak boleh melebihi seperempat dari harta warisan, sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdata.
Anak Luar Kawin
Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ibunya berhak atas warisan. Menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika pewaris meninggalkan anak sah, maka anak luar kawin berhak atas sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima jika mereka adalah anak sah. Jika tidak ada anak sah, maka anak luar kawin berhak atas setengah dari warisan.
Penolakan Warisan
Ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan, terutama jika harta peninggalan lebih banyak mengandung utang daripada aset. Penolakan harus dilakukan secara resmi di pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdata.
Konsultasi Hukum di ILS Law Firm
Jika Anda memerlukan bantuan dalam proses pembagian harta warisan atau memiliki pertanyaan seputar hukum waris perdata, ILS Law Firm siap membantu Anda. Silakan hubungi kami melalui:
- WhatsApp: +62 812-3456-7890
- Email: info@ilslawfirm.co.id
Tim kami akan memberikan panduan dan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
