1 June 2025

Hukum Waris Anak Hasil Perzinahan: Islam & KUHPerdata

Resa IS

Lawyer ILS Law Firm

Pelajari hak waris anak hasil perzinahan menurut hukum Islam dan KUHPerdata, serta dampak Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan dan hak waris anak luar kawin.

Daftar Isi show

Pendahuluan

Status hukum anak yang lahir dari hasil perzinahan (anak zina) menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan hak waris. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum perdata (KUHPerdata) mengenai hak waris anak hasil perzinahan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan signifikan terhadap pengakuan anak luar kawin dan hak-haknya.

Pengertian Anak Hasil Perzinahan

Anak hasil perzinahan adalah anak yang lahir dari hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks hukum Islam, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sementara dalam KUHPerdata, anak hasil perzinahan tidak dapat diakui oleh ayahnya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Hukum Waris Anak Hasil Perzinahan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga hanya berhak mewarisi dari pihak ibu. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hubungan waris hanya terjadi antara individu yang memiliki hubungan nasab yang sah.

Hukum Waris Anak Hasil Perzinahan Menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata, anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya. Pasal 283 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan tidak boleh diakui oleh ayahnya. Namun, anak tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 867 KUHPerdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, dari ayah biologisnya tanpa perlu pengakuan resmi, asalkan ada bukti yang sah mengenai hubungan darah tersebut.

Implikasi Putusan MK terhadap Hak Waris Anak Hasil Perzinahan

Putusan MK tersebut memberikan peluang bagi anak hasil perzinahan untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya dalam sistem hukum perdata, asalkan dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya. Namun, dalam konteks hukum Islam, anak hasil perzinahan tetap tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah.

Solusi Hukum untuk Melindungi Hak Anak Hasil Perzinahan

Meskipun anak hasil perzinahan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya menurut hukum Islam dan KUHPerdata, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak anak tersebut:

Hibah

Ayah biologis dapat memberikan hibah kepada anak hasil perzinahan selama masih hidup. Hibah ini merupakan pemberian harta secara sukarela dan dapat dilakukan melalui akta notaris untuk memastikan keabsahannya.

Wasiat

Ayah biologis dapat membuat wasiat yang menyatakan pemberian harta kepada anak hasil perzinahan setelah wafat. Namun, wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika disetujui oleh ahli waris lainnya.

Wasiat Wajibah

Dalam beberapa kasus, pengadilan agama dapat menetapkan wasiat wajibah untuk anak hasil perzinahan, yaitu pemberian harta warisan yang wajib diberikan meskipun tidak ada wasiat dari pewaris. Namun, penerapan wasiat wajibah untuk anak hasil perzinahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum.

Kesimpulan

Anak hasil perzinahan dalam hukum Islam dan KUHPerdata tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang bagi anak hasil perzinahan untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya dalam sistem hukum perdata, asalkan dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perzinahan, ayah biologis dapat memberikan hibah atau membuat wasiat yang menyatakan pemberian harta kepada anak tersebut.

Konsultasi Hukum dengan ILS Law Firm

Jika Anda memerlukan bantuan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hukum waris anak hasil perzinahan, jangan ragu untuk menghubungi ILS Law Firm. Kami siap membantu Anda memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang Anda hadapi.

Kontak Kami: