25 February 2023

Dilaporkan Penipuan & Penggelapan di Polisi: Harus Bagaimana?

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Dapat somasi atau dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan atau penggelapan? Pelajari perbedaan kasus pidana dan perdata serta langkah hukum yang tepat. Konsultasi dengan ILS Law Firm.

Daftar Isi show

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari, tidak jarang terjadi perselisihan yang berujung pada pelaporan ke pihak berwajib. Salah satu kasus yang sering ditemui adalah tuduhan penipuan dan penggelapan. Namun, tidak semua perselisihan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara kasus pidana dan perdata agar dapat mengambil langkah yang tepat.

Memahami Perbedaan Antara Kasus Pidana dan Perdata

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami perbedaan antara kasus pidana dan perdata.

Kasus Pidana

Kasus pidana adalah pelanggaran terhadap hukum yang merugikan masyarakat secara umum. Contohnya adalah penipuan dan penggelapan. Kasus pidana ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara atau denda.

Kasus Perdata

Kasus perdata adalah sengketa antara individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban. Contohnya adalah wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian. Kasus perdata diselesaikan melalui pengadilan perdata dan biasanya berujung pada ganti rugi atau pemenuhan kewajiban.

Kasus Wanprestasi: Ranah Perdata

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Contohnya adalah keterlambatan pembayaran utang atau tidak menyerahkan barang sesuai perjanjian. Kasus seperti ini termasuk dalam ranah perdata dan diselesaikan melalui pengadilan perdata.

Langkah-langkah Penyelesaian Kasus Wanprestasi

Negosiasi: Mencoba menyelesaikan masalah secara musyawarah.
Somasi: Mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang wanprestasi.
Gugatan Perdata: Mengajukan gugatan ke pengadilan perdata jika negosiasi dan somasi tidak membuahkan hasil.

Kasus Penipuan: Ranah Pidana

Penipuan adalah tindakan dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Unsur-unsur Penipuan

Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.
Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang.

Kasus Penggelapan: Ranah Pidana

Penggelapan adalah tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Unsur-unsur Penggelapan

Adanya unsur kesengajaan.
Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan.
Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Membedakan Antara Penipuan, Penggelapan, dan Wanprestasi

Membedakan antara penipuan, penggelapan, dan wanprestasi sangat penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Penipuan: Melibatkan unsur tipu muslihat atau kebohongan sejak awal untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Penggelapan: Barang milik orang lain sudah berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, tetapi kemudian dimiliki secara melawan hukum.
Wanprestasi: Kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian tanpa adanya unsur tipu muslihat atau kebohongan.

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 menyatakan bahwa:

“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”

Langkah-langkah Jika Dilaporkan Penipuan atau Penggelapan

Jika Anda menerima somasi atau dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan atau penggelapan, berikut langkah-langkah yang dapat Anda ambil:

Tetap Tenang dan Jangan Panik: Menerima somasi atau laporan polisi bukan berarti Anda bersalah.
Periksa Isi Somasi atau Laporan: Pahami tuduhan yang dialamatkan kepada Anda dan identifikasi apakah kasus tersebut masuk dalam ranah pidana atau perdata.
Kumpulkan Bukti dan Dokumen Pendukung: Siapkan dokumen seperti perjanjian, bukti pembayaran, komunikasi dengan pihak pelapor, dan bukti lainnya yang dapat mendukung posisi Anda.
Konsultasi dengan Ahli Hukum: Segera konsultasikan kasus Anda dengan pengacara atau firma hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat.
Siapkan Strategi Hukum: Bersama pengacara Anda, siapkan strategi hukum untuk menghadapi tuduhan tersebut, baik dalam proses penyelidikan di kepolisian maupun di pengadilan.

Konsultasi Hukum di ILS Law Firm

Jika Anda membutuhkan bantuan hukum terkait tuduhan atau dilaporkan kasus penipuan, penggelapan, atau wanprestasi, ILS Law Firm siap membantu Anda. Tim kami terdiri dari pengacara berpengalaman yang dapat memberikan nasihat hukum dan pendampingan dalam proses hukum yang Anda hadapi.

Kontak ILS Law Firm: