Developer apartemen tidak membangun sesuai janji dapat merugikan pembeli, terutama apabila spesifikasi bangunan, luas unit, atau fasilitas berbeda dari yang ditawarkan saat pemasaran. Bahkan, sebagian pembeli baru mengetahui perbedaan tersebut setelah pembangunan selesai.
Lalu, apakah developer boleh mengubah spesifikasi apartemen secara sepihak? Apa akibat hukumnya jika pembangunan tidak sesuai dengan brosur maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)?
1. Apakah Janji Developer Apartemen Mengikat secara Hukum?
Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan:
“Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.”
Artinya, janji developer dalam pemasaran sebelum pembangunan tidak dapat diabaikan begitu saja.
Janji tersebut dapat mencakup luas unit, spesifikasi bangunan, fasilitas apartemen, lokasi, harga, dan waktu serah terima.
2. Developer Dilarang Membuat PPJB yang Berbeda dari Pemasaran
Pasal 98 UU Rumah Susun secara tegas menyatakan:
“Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:
a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).”
Dengan demikian, developer tidak boleh membuat PPJB yang bertentangan dengan informasi pemasaran apartemen.
Selain itu, Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur persyaratan PPJB, termasuk kepastian status kepemilikan tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketersediaan fasilitas, keterbangunan paling sedikit 20%, serta hal yang diperjanjikan.
3. Apa Akibat Hukum Jika Developer Tidak Membangun Sesuai Janji?
Developer dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila membangun apartemen tidak sesuai kewajiban yang mengikatnya.
Pertama, pembeli dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata apabila developer terbukti melakukan wanprestasi.
Kedua, developer dapat menghadapi sanksi administratif apabila melanggar Pasal 98 UU Rumah Susun.
Pasal 107 dan Pasal 108 UU Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan pembangunan, dan denda administratif.
Namun, perubahan spesifikasi tidak otomatis membuktikan semua unsur pelanggaran. Pembeli perlu membandingkan janji pemasaran, PPJB, serta kondisi pembangunan sebenarnya.
4. Apakah Pembeli Bisa Menggugat Developer Apartemen?
Pembeli dapat mengajukan gugatan apabila developer tidak memenuhi perjanjian dan menimbulkan kerugian.
Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur bahwa penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang.
Sebelum menggugat, pembeli sebaiknya mengumpulkan brosur pemasaran, PPJB, bukti pembayaran, foto pembangunan, dan komunikasi dengan developer.
Selanjutnya, pembeli dapat mengirim somasi untuk meminta developer memenuhi kewajibannya.
Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai developer apartemen yang tidak membangun sesuai janji, silakan menghubungi ILS Law Firm melalui:
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







