Kepailitan & PKPU

Dalam dunia usaha dan keuangan, risiko gagal bayar atau ketidakmampuan melunasi utang bukanlah hal yang asing. Ketika kondisi ini terjadi, hukum Indonesia memberikan jalan keluar

Dalam dunia bisnis, risiko gagal bayar atau kesulitan keuangan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Untuk itulah sistem hukum di Indonesia menyediakan mekanisme kepailitan, yang

Dalam dunia bisnis, tidak ada satu pun perusahaan yang benar-benar kebal terhadap risiko utang. Entah karena kondisi pasar, kesalahan manajemen, atau faktor eksternal seperti pandemi,

Dalam dunia bisnis, risiko gagal bayar atau utang macet merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ketika kondisi keuangan perusahaan atau individu sudah tidak dapat dipulihkan

Putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) biasanya menjadi akhir dari seluruh proses kepailitan. Namun dalam praktiknya, bisa saja ditemukan bukti baru (novum) atau

Dalam dunia hukum bisnis dan kepailitan, istilah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bukanlah sesuatu yang asing. Proses PKPU sering diajukan oleh debitur atau kreditur sebagai

Kepailitan adalah proses hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan dampak besar bagi debitur maupun para kreditur. Ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, bukan

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga bukan akhir dari segalanya. Baik debitur maupun kreditur yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan

Dalam proses hukum kepailitan, tidak semua pihak serta-merta menyetujui jalannya perkara. Banyak terjadi ketidaksepakatan, terutama ketika menyangkut hak, tagihan, atau keputusan kurator yang dianggap merugikan.

Dalam proses kepailitan, setiap kreditur berhak mengajukan tagihan kepada kurator agar utangnya diakui dan mendapat bagian dari pembagian harta pailit. Namun, dalam praktiknya, tidak semua