ils law firm lawyer

Cara Menggugat Developer Apartemen yang Wanprestasi

Picture of Emir Dhia Isad, SH

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Pembeli apartemen dapat mengajukan gugatan apabila developer tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Namun, sebelum mengajukan gugatan, pembeli perlu memahami cara menggugat developer apartemen yang wanprestasi agar memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

1. Apa yang Dimaksud Developer Apartemen Wanprestasi?

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

Beberapa contoh wanprestasi developer apartemen antara lain:

  1. Tidak menyerahkan unit apartemen sesuai jadwal;
  2. Membangun unit tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan;
  3. Tidak menyediakan fasilitas apartemen sebagaimana dijanjikan;
  4. Tidak memenuhi kewajiban pengurusan dokumen kepemilikan; atau
  5. Tidak mengembalikan pembayaran ketika terdapat kewajiban pengembalian berdasarkan perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya, developer dan pembeli wajib melaksanakan perjanjian yang telah mereka sepakati.

2. Periksa PPJB dan Kumpulkan Bukti

Langkah pertama untuk menggugat developer apartemen adalah memeriksa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Pasal 42 ayat (3) UU Rumah Susun mengatur bahwa janji developer atau agen pemasaran dalam pemasaran sebelum pembangunan dilaksanakan mengikat para pihak sebagai PPJB.

Oleh karena itu, pembeli perlu menyiapkan PPJB, bukti pembayaran, brosur pemasaran, percakapan WhatsApp, surat elektronik, dan dokumen lain yang menunjukkan pelanggaran developer.

3. Mengirim Somasi kepada Developer Apartemen

Sebelum mengajukan gugatan, pembeli sebaiknya mengirim somasi atau teguran tertulis kepada developer.

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan debitur dinyatakan lalai, baik melalui teguran maupun berdasarkan ketentuan perikatannya.

Somasi sebaiknya menjelaskan kewajiban yang belum developer penuhi, kerugian pembeli, serta batas waktu penyelesaian.

Dengan demikian, developer memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan.

4. Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri

Pasal 105 ayat (1) UU Rumah Susun mengatur:

“Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.”

Selanjutnya, Pasal 105 ayat (2) memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat melalui lingkungan peradilan umum apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan kompetensi pengadilan dan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian.

5. Apa yang Dapat Dituntut dari Developer?

Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sesuai ketentuannya.

Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Dengan dasar tersebut, pembeli dapat meminta penyerahan unit, pemenuhan kewajiban developer, pembatalan PPJB, pengembalian pembayaran, atau ganti rugi sesuai fakta perkara dan tuntutan yang diajukan.

Namun, pembeli harus membuktikan adanya wanprestasi serta kerugian yang menjadi dasar tuntutannya.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai gugatan wanprestasi terhadap developer apartemen, silakan menghubungi ILS Law Firm:

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru