cara lapor polisi benar

Cara Membuat Laporan Polisi yang Benar

Picture of Muh. Aidil Akbar, S.H.

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Laporan polisi merupakan salah satu pintu masuk proses penegakan hukum pidana. Seseorang dapat melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kepada Penyelidik atau Penyidik.

Namun, membuat laporan polisi bukan sekadar datang ke kantor polisi dan menyampaikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Pelapor sebaiknya menyiapkan kronologi, bukti, identitas pihak terkait, serta memahami perbedaan antara laporan dan pengaduan.

Sejak 2 Januari 2026, prosedur hukum acara pidana mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lalu, bagaimana cara membuat laporan polisi yang benar menurut KUHAP baru?

Apa Itu Laporan Polisi?

Pasal 1 angka 45 KUHAP baru mendefinisikan Laporan sebagai pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu mengenai peristiwa pidana.

Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa yang:

  1. telah terjadi;
  2. sedang terjadi; atau
  3. diduga akan terjadi.

Sementara itu, Pasal 1 angka 46 membedakan Laporan dengan Pengaduan.

Pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan agar aparat menindak seseorang yang melakukan tindak pidana aduan dan merugikannya.

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana membutuhkan pengaduan dari korban.

Namun, untuk tindak pidana yang bersifat delik aduan, pengaduan korban menjadi bagian penting agar perkara dapat diproses.

Baca juga: Syarat Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Polisi

Dasar Hukum Laporan Polisi dalam KUHAP Baru

KUHAP baru memberikan kewenangan kepada Penyelidik untuk menerima Laporan atau Pengaduan mengenai adanya tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur bahwa Penyelidik berwenang menerima Laporan atau Pengaduan, termasuk yang disampaikan:

  • secara tertulis;
  • melalui media telekomunikasi; dan/atau
  • melalui media elektronik.

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Penyelidik yang mengetahui atau menerima Laporan atau Pengaduan mengenai peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

Karena itu, laporan yang disampaikan masyarakat pada dasarnya menjadi bahan awal untuk menentukan apakah terdapat peristiwa pidana yang perlu diselidiki.

Syarat Membuat Laporan Polisi

KUHAP tidak menetapkan bahwa laporan hanya dapat diterima jika pelapor sejak awal telah membawa seluruh alat bukti untuk membuktikan tindak pidana.

Namun, semakin lengkap informasi dan bukti awal yang disiapkan, semakin mudah aparat memahami peristiwa yang dilaporkan.

Dokumen yang sebaiknya dipersiapkan antara lain:

  • KTP atau identitas pelapor;
  • kronologi kejadian;
  • identitas pihak yang dilaporkan jika diketahui;
  • foto;
  • video;
  • dokumen;
  • bukti transfer;
  • percakapan elektronik;
  • email;
  • surat atau perjanjian;
  • identitas saksi jika ada; dan
  • bukti lain yang berkaitan dengan kejadian.

Jangan mengubah atau memanipulasi bukti.

Selain itu, simpan dokumen asli apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pemeriksaan.

1. Susun Kronologi Sebelum Datang ke Polisi

Langkah pertama adalah membuat kronologi.

Kronologi sebaiknya menjelaskan:

  • kapan peristiwa terjadi;
  • di mana kejadian berlangsung;
  • siapa pihak yang terlibat;
  • apa yang dilakukan pihak yang dilaporkan;
  • bagaimana peristiwa berlangsung;
  • kerugian yang timbul; dan
  • bukti apa yang tersedia.

Susun kronologi berdasarkan urutan waktu.

Dengan demikian, petugas akan lebih mudah memahami peristiwa yang Anda laporkan.

Hindari memasukkan informasi yang tidak diketahui secara pasti.

2. Tentukan Peristiwa yang Akan Dilaporkan

Selanjutnya, identifikasi peristiwa pidana yang diduga terjadi.

Misalnya:

  • penipuan;
  • penggelapan;
  • pencurian;
  • penganiayaan;
  • pemalsuan surat;
  • pencemaran nama baik;
  • kekerasan dalam rumah tangga; atau
  • tindak pidana lain.

Sejak 2 Januari 2026, tindak pidana umum pada prinsipnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sedangkan tindak pidana tertentu tetap dapat diatur dalam undang-undang khusus.

Sebagai contoh, tindak pidana penipuan kini diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional. Pemalsuan surat antara lain diatur dalam Pasal 391 KUHP Nasional.

Karena itu, artikel atau laporan yang masih menggunakan Pasal 378 KUHP lama untuk penipuan perlu disesuaikan dengan KUHP yang berlaku saat ini.

3. Datang ke Kepolisian atau Sampaikan Laporan Sesuai Mekanisme yang Tersedia

Pelapor dapat mendatangi kepolisian untuk menyampaikan dugaan tindak pidana.

Dalam praktik di kepolisian, masyarakat biasanya diarahkan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku.

Namun, KUHAP baru memberikan perkembangan penting.

Pasal 5 ayat (1) huruf a memungkinkan penerimaan laporan secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik.

Artinya, KUHAP baru telah membuka penggunaan sarana elektronik dalam penyampaian laporan atau pengaduan.

4. Sampaikan Fakta, Bukan Kesimpulan yang Dibuat-Buat

Saat membuat laporan, jelaskan peristiwa sebagaimana yang benar-benar terjadi.

Tidak perlu melebih-lebihkan kejadian agar terlihat lebih pidana.

Sampaikan:

  • siapa;
  • melakukan apa;
  • kapan;
  • di mana;
  • bagaimana caranya; dan
  • apa akibatnya.

Kemudian, serahkan bukti yang mendukung.

Penentuan pasal yang tepat pada akhirnya menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

Namun, pelapor tetap dapat menjelaskan dugaan pasal apabila telah memperoleh analisis hukum sebelumnya.

5. Laporan Tertulis Harus Ditandatangani

KUHAP baru memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai bentuk laporan.

Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa Laporan atau Pengaduan tertulis kepada Penyelidik atau Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Selanjutnya, Pasal 23 ayat (3) mengatur laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan.

Laporan lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh:

  1. pelapor atau pengadu; dan
  2. Penyelidik atau Penyidik.

Dengan demikian, pelapor sebaiknya membaca kembali isi laporan sebelum menandatanganinya.

Pastikan kronologi yang dicatat sesuai dengan keterangan yang diberikan.

6. Minta Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Ini merupakan salah satu ketentuan penting dalam KUHAP baru.

Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan.

Karena itu, setelah membuat laporan, pastikan Anda memperoleh tanda penerimaan tersebut.

Dokumen ini penting sebagai bukti bahwa laporan atau pengaduan telah diterima aparat.

Simpan dokumen tersebut bersama seluruh bukti perkara.

Apa yang Dilakukan Polisi Setelah Laporan Diterima?

Setelah laporan diterima, bukan berarti orang yang dilaporkan otomatis menjadi Tersangka.

Pasal 13 KUHAP baru mengatur bahwa jika Penyelidik menerima laporan mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, Penyelidik wajib melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

Penyelidikan bertujuan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke Penyidikan.

Karena itu, polisi dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mengklarifikasi peristiwa.

Misalnya:

  • meminta keterangan;
  • memeriksa dokumen;
  • mendatangi pihak terkait;
  • menganalisis data;
  • atau melakukan tindakan penyelidikan lain sesuai hukum.

Baca juga: Terlapor di Kasus Pencemaran Nama Baik: Apa Harus Dilakukan?

Bagaimana Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti?

KUHAP baru memberi mekanisme yang penting bagi pelapor.

Pasal 23 ayat (6) mengatur bahwa jika Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan dalam waktu paling lama 14 hari sejak laporan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan kondisi tersebut.

Laporan mengenai tidak ditindaklanjutinya perkara dapat disampaikan kepada:

  1. atasan Penyidik; atau
  2. pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan dalam Penyidikan.

Ketentuan ini memberikan mekanisme kontrol terhadap penanganan laporan.

Karena itu, tanda penerimaan laporan menjadi semakin penting untuk mencatat kapan laporan tersebut diterima.

Apakah Membuat Laporan Polisi Harus Membawa Pengacara?

Tidak. Masyarakat dapat membuat laporan sendiri.

Namun, pendampingan pengacara dapat dipertimbangkan apabila perkara mempunyai konstruksi hukum yang rumit.

Misalnya:

  • sengketa bisnis yang diduga mengandung unsur pidana;
  • penipuan dalam transaksi;
  • penggelapan aset perusahaan;
  • pemalsuan dokumen;
  • pencemaran nama baik; atau
  • perkara yang berhubungan dengan banyak dokumen.

Pengacara dapat membantu memisahkan persoalan pidana dari sengketa perdata.

Hal tersebut penting karena tidak setiap wanprestasi atau pelanggaran kontrak otomatis merupakan tindak pidana.

Kapan Perlu Bantuan Pengacara?

Pengacara dapat membantu sebelum dan setelah laporan dibuat.

Pendampingan dapat meliputi:

  • mempelajari kronologi;
  • menganalisis dugaan tindak pidana;
  • memeriksa bukti;
  • menyusun kronologi;
  • mendampingi pembuatan laporan;
  • mendampingi pemberian keterangan;
  • memantau perkembangan perkara; dan
  • memberikan langkah hukum apabila laporan tidak ditindaklanjuti.

Baca juga: Konsultasi Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik dan UU ITE

Tips Membuat Laporan Polisi yang Benar

Beberapa hal berikut sebaiknya diperhatikan:

  1. tulis kronologi sebelum membuat laporan;
  2. bawa dan simpan bukti dengan baik;
  3. jangan memberikan keterangan yang tidak benar;
  4. bedakan antara fakta dan dugaan;
  5. pastikan laporan yang dicatat sesuai dengan keterangan Anda;
  6. simpan surat tanda penerimaan laporan;
  7. catat nomor dan perkembangan perkara; dan
  8. gunakan pendampingan hukum apabila perkara kompleks.

Selain itu, jangan berasumsi bahwa laporan polisi otomatis membuktikan pihak Terlapor bersalah.

Proses hukum tetap membutuhkan penyelidikan, penyidikan, pembuktian, dan tahapan lain sesuai KUHAP.

Kesimpulan

Cara membuat laporan polisi yang benar dimulai dengan menyiapkan kronologi dan bukti yang relevan.

Selanjutnya, pelapor dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik sesuai mekanisme yang berlaku.

KUHAP baru juga memberikan beberapa ketentuan penting.

Laporan tertulis harus ditandatangani. Laporan lisan harus dicatat dan ditandatangani oleh pihak terkait.

Selain itu, pelapor berhak memperoleh surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan.

Jika laporan tidak memperoleh tanggapan dalam jangka waktu 14 hari, KUHAP menyediakan mekanisme untuk mengadukan penanganannya kepada atasan Penyidik atau fungsi pengawasan Penyidikan.

Dengan demikian, pelapor tidak hanya memiliki kewajiban menyampaikan fakta secara benar, tetapi juga mempunyai hak dalam proses penanganan laporannya.

Konsultasi Hukum Bersama ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pidana, baik bagi Pelapor, Terlapor, Saksi, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Pendampingan dapat dilakukan sejak analisis awal perkara, persiapan bukti, pembuatan laporan polisi, pemeriksaan di kepolisian, hingga proses hukum selanjutnya.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru