Cara membatalkan PPJB rumah dan meminta pengembalian uang perlu dipahami oleh pembeli yang mengalami masalah dengan developer. Misalnya, pembangunan rumah tidak kunjung selesai, developer gagal menyerahkan rumah sesuai jadwal, atau legalitas tanah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Dalam keadaan tersebut, pembeli dapat mempertimbangkan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sekaligus meminta pengembalian uang muka, cicilan, maupun pembayaran yang telah dilunasi.
Namun, hak pengembalian uang bergantung pada alasan pembatalan, isi perjanjian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
1. Kapan Pembeli Bisa Membatalkan PPJB Rumah?
Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa PPJB harus memenuhi persyaratan kepastian atas:
- Status pemilikan tanah;
- Hal yang diperjanjikan;
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- Keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.
Ketentuan tersebut penting untuk melindungi pembeli dari transaksi rumah yang belum memiliki kepastian hukum maupun pembangunan.
Apabila developer melanggar kewajiban yang diperjanjikan, pembeli dapat memiliki dasar untuk meminta pembatalan PPJB.
2. Apakah Uang Pembeli Wajib Dikembalikan oleh Developer?
Pasal 22L ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan:
“Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.”
Artinya, apabila pembatalan PPJB disebabkan kelalaian developer, pembeli memiliki dasar hukum untuk meminta kembali pembayaran yang sudah diterima developer.
Namun, jika pembatalan justru terjadi akibat kelalaian pembeli, Pasal 22L ayat (3) dan ayat (4) memberikan ketentuan berbeda.
Apabila pembeli baru membayar paling banyak 10% dari harga transaksi, seluruh pembayaran dapat menjadi hak developer. Apabila pembayaran telah melebihi 10%, developer berhak memotong 10% dari harga transaksi.
Oleh karena itu, alasan pembatalan harus diperiksa terlebih dahulu.
3. Bagaimana Cara Membatalkan PPJB dan Meminta Refund?
Pembeli dapat melakukan beberapa langkah hukum berikut.
Pertama, periksa PPJB untuk mengetahui kewajiban developer, jadwal penyerahan rumah, serta klausul pembatalan dan pengembalian pembayaran.
Kedua, kumpulkan bukti pembayaran, perjanjian, brosur, komunikasi, dan dokumen yang menunjukkan pelanggaran developer.
Ketiga, kirim somasi tertulis yang menjelaskan bentuk wanprestasi, permintaan pembatalan PPJB, jumlah uang yang harus dikembalikan, dan batas waktu penyelesaian.
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan debitur dinyatakan lalai melalui teguran atau berdasarkan ketentuan perikatannya.
Keempat, apabila developer menyetujui pembatalan, para pihak dapat menuangkannya dalam kesepakatan tertulis yang menjelaskan jumlah serta jadwal pengembalian uang.
4. Bagaimana Jika Developer Menolak Mengembalikan Uang?
Apabila developer menolak mengembalikan pembayaran, pembeli dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian timbal balik karena tidak dipenuhinya kewajiban pada prinsipnya dimintakan kepada pengadilan.
Selanjutnya, Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Dengan demikian, pembeli dapat meminta pengadilan membatalkan PPJB, menghukum developer mengembalikan pembayaran, dan mengabulkan ganti rugi apabila memiliki dasar hukum serta bukti yang cukup.
Namun, apabila PPJB memuat klausul pengakhiran tanpa putusan pengadilan, keberlakuan dan penerapannya perlu dinilai berdasarkan perjanjian serta keadaan perkara.
5. Apakah Pembeli Bisa Meminta Pengembalian Uang Secara Penuh?
Pembeli dapat menuntut pengembalian seluruh pembayaran apabila pembatalan setelah PPJB terjadi karena kelalaian developer sebagaimana diatur dalam Pasal 22L ayat (2).
Selain itu, pembeli dapat menuntut kerugian lain berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila unsur dan besarnya kerugian dapat dibuktikan.
Namun, pengembalian uang tidak otomatis berarti developer wajib membayar seluruh tuntutan tambahan. Pengadilan akan menilai dasar hukum, isi perjanjian, dan bukti yang diajukan.
Karena itu, pembeli harus menghitung seluruh pembayaran dan kerugian secara terperinci sebelum mengajukan tuntutan.
Jika ingin berkonsultasi mengenai pembatalan PPJB rumah, pengembalian uang dari developer, atau gugatan wanprestasi, silakan menghubungi ILS Law Firm untuk konsultasi online melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







