ils law firm lawyer

Business Judgment Rule dalam Tindak Pidana Korupsi

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Pengambilan keputusan bisnis selalu mengandung risiko, termasuk kemungkinan perusahaan mengalami kerugian. Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika kerugian tersebut terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang mengelola keuangan negara.

Dalam keadaan tertentu, kerugian akibat keputusan bisnis dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Akibatnya, Direksi dan pengurus perusahaan terkadang menghadapi kekhawatiran untuk mengambil keputusan strategis karena takut berhadapan dengan proses hukum.

Di sinilah prinsip Business Judgment Rule (BJR) menjadi penting. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selalu mudah.

Apa Itu Business Judgment Rule?

Business Judgment Rule merupakan prinsip hukum perusahaan yang melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian akibat keputusan bisnis, sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pasal tersebut menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

  1. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan;
  3. Tidak mempunyai benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung; dan
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak setiap kerugian perusahaan harus menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Prinsip perlindungan serupa juga diatur dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN, sebagaimana diubah melalui UU No. 1 Tahun 2025.

Hubungan Business Judgment Rule dengan Pasal 603 dan 604 KUHP

Sejak berlakunya KUHP baru, ketentuan utama mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023.

Pasal 603 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Kedua pasal tersebut memiliki hubungan dengan keputusan bisnis, khususnya ketika Direksi BUMN diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Namun, kerugian akibat suatu keputusan bisnis tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penegak hukum tetap harus membuktikan seluruh unsur pidana, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Bagaimana Business Judgment Rule Diatur dalam UU BUMN?

Selain UU PT, prinsip Business Judgment Rule juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025.

Pasal 9F ayat (1) UU BUMN memberikan perlindungan kepada Direksi dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.

Selain itu, Pasal 4B UU BUMN menyatakan:

Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.

Penjelasan Pasal 4B juga menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara, termasuk kerugian dari kegiatan investasi dan operasional perusahaan.

Ketentuan tersebut penting dalam kaitannya dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Sebab, kerugian yang dialami BUMN akibat keputusan bisnis tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kerugian keuangan negara yang menjadi unsur tindak pidana korupsi.

Namun, perlindungan ini bukan berarti Direksi BUMN bebas dari pertanggungjawaban pidana. Apabila terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur tindak pidana lainnya, proses hukum tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan pembuktian seluruh unsur delik yang didakwakan.

Mengapa Direksi Takut Mengambil Keputusan Bisnis?

Dalam praktik bisnis, Direksi sering menghadapi pilihan yang sulit. Misalnya, perusahaan perlu melakukan investasi besar untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, atau menghadapi persaingan pasar.

Apabila investasi berhasil, perusahaan memperoleh keuntungan. Namun, apabila gagal, kerugian dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Persoalan muncul ketika kerugian bisnis tersebut kemudian dipersoalkan sebagai dugaan korupsi.

Situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Direksi, terutama pengurus BUMN, untuk mengambil keputusan strategis. Padahal, tidak semua keputusan bisnis yang berakhir dengan kerugian merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, penerapan Business Judgment Rule penting agar penilaian terhadap keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada hasil akhirnya, tetapi juga memperhatikan proses pengambilan keputusan tersebut.

Apakah Business Judgment Rule Bisa Melindungi Direksi dari Kasus Korupsi?

Business Judgment Rule dapat menjadi dasar argumentasi pembelaan dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis. Namun, prinsip ini bukan kekebalan hukum terhadap proses pidana.

Direksi harus dapat menunjukkan bahwa keputusan bisnis dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Dalam praktiknya, pembuktian tersebut tidak selalu sederhana. Direksi mungkin harus menunjukkan dokumen studi kelayakan, analisis risiko, risalah rapat, persetujuan perusahaan, dan tindakan pencegahan kerugian.

Sebaliknya, apabila ditemukan bukti kecurangan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindakan melawan hukum, Business Judgment Rule tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Contoh Kasus Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi

Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020, dalam perkara Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Perkara tersebut berkaitan dengan keputusan investasi Participating Interest pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada tingkat pertama, Karen Agustiawan dijatuhi pidana penjara delapan tahun. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mahkamah Agung menempatkan kerugian akibat keputusan bisnis dalam prinsip Business Judgment Rule sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, maupun kesalahan yang disengaja.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa kerugian dari keputusan bisnis perlu dibedakan dari kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Namun, perkara tersebut diputus berdasarkan ketentuan UU Tipikor yang berlaku saat itu, sebelum Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP berlaku.

Sumber: Putusan MA No. 121 K/Pid.Sus/2020 – Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Mengapa Penerapan Business Judgment Rule Tidak Mudah?

Meskipun prinsip Business Judgment Rule memberikan perlindungan kepada Direksi, penerapannya dalam perkara korupsi memerlukan pemeriksaan terhadap fakta dan alat bukti.

Hakim harus menilai apakah kerugian benar-benar berasal dari risiko bisnis yang wajar atau justru akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, terpenuhinya persyaratan Pasal 97 ayat (5) UU PT tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan pembuktian pidana. Unsur tindak pidana tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Karena itu, Business Judgment Rule tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindak pidana korupsi, tetapi kerugian bisnis juga tidak boleh langsung disamakan dengan korupsi tanpa pembuktian unsur-unsur pidananya.

Kesimpulan

Business Judgment Rule memiliki peran penting dalam melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Prinsip ini diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT dan Pasal 9F ayat (1) UU BUMN.

Selain itu, Pasal 4B UU BUMN sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa kerugian yang dialami BUMN merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Oleh karena itu, kerugian bisnis BUMN tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, penegak hukum tetap harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan serta kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun, Business Judgment Rule bukanlah kekebalan hukum bagi Direksi. Perlindungan tersebut memerlukan pembuktian mengenai itikad baik, kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta tindakan pencegahan kerugian.

Dengan demikian, penting untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis yang wajar dengan kerugian akibat tindak pidana korupsi, agar Direksi tetap memiliki keberanian mengambil keputusan bisnis tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum.

__

ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum terkait tanggung jawab Direksi, sengketa perusahaan, serta perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keputusan bisnis. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon, maupun secara offline melalui pertemuan langsung.

WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.