Bunga dan denda pinjol terlalu tinggi sering menjadi persoalan ketika jumlah tagihan terus meningkat meskipun nasabah telah membayar sebagian pinjaman. Bahkan, ada peminjam yang menerima dana beberapa juta rupiah, tetapi kemudian ditagih dengan jumlah jauh lebih besar.
Lalu, apakah perusahaan pinjaman online bebas menentukan bunga dan denda? Berapa batas maksimum menurut OJK? Apakah nasabah dapat mengajukan gugatan?
1. Bagaimana Aturan Bunga Pinjaman Menurut KUHPerdata?
Pada dasarnya, hukum Indonesia memperbolehkan pemberi pinjaman dan peminjam menyepakati bunga.
Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan:
“Untuk peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”
Selanjutnya, Pasal 1767 KUHPerdata menjelaskan bahwa terdapat bunga menurut undang-undang dan bunga yang ditetapkan melalui perjanjian.
Pasal tersebut juga menentukan bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Besarnya bunga perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.
Artinya, KUHPerdata tidak menetapkan satu batas maksimum bunga yang berlaku bagi seluruh pinjaman.
Namun, kebebasan menentukan bunga tetap dibatasi oleh aturan khusus, termasuk ketentuan OJK bagi perusahaan pinjaman daring.
2. Apakah Bunga Pinjaman Harus Maksimal 6 Persen?
Dalam hukum perdata dikenal bunga menurut undang-undang yang secara historis merujuk pada tingkat 6% per tahun berdasarkan Staatsblad 1848 Nomor 22.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan bunga menurut undang-undang, termasuk dalam konteks tertentu mengenai keterlambatan pembayaran sebagaimana Pasal 1250 KUHPerdata.
Namun, angka 6% per tahun bukan batas maksimum universal bagi seluruh perjanjian pinjaman.
Pasal 1767 KUHPerdata justru memperbolehkan bunga perjanjian yang lebih tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Karena itu, bunga pinjol tidak otomatis melanggar hukum hanya karena melebihi 6% per tahun. Legalitasnya harus diperiksa berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
3. Berapa Batas Bunga Pinjol Menurut OJK Tahun 2026?
OJK mengatur pinjaman daring melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Selanjutnya, SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi berdasarkan jenis pendanaan dan jangka waktunya.
Untuk pendanaan konsumtif, batasnya adalah:
- Tenor sampai dengan 6 bulan: 0,3% per hari.
- Tenor lebih dari 6 bulan: 0,2% per hari.
Untuk pendanaan produktif:
- Nilai sampai Rp50 juta dengan tenor sampai 6 bulan: 0,275% per hari.
- Nilai sampai Rp50 juta dengan tenor lebih dari 6 bulan: 0,1% per hari.
- Nilai lebih dari Rp50 juta: 0,1% per hari untuk seluruh tenor.
Manfaat ekonomi tidak hanya mencakup bunga, tetapi juga biaya administrasi, komisi, biaya platform, dan biaya lainnya yang termasuk dalam perhitungan menurut ketentuan OJK.
Karena itu, pinjol tidak boleh menyiasati batas bunga dengan menambahkan biaya lain yang termasuk komponen manfaat ekonomi.
Aturan lengkap dapat dibaca melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025.
4. Berapa Batas Maksimum Denda Keterlambatan Pinjol?
SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 juga mengatur batas maksimum denda keterlambatan berdasarkan jenis dan tenor pendanaan.
Untuk pinjaman konsumtif, batas denda keterlambatan adalah 0,3% per hari untuk tenor sampai 6 bulan dan 0,2% per hari untuk tenor lebih dari 6 bulan.
Sementara itu, batas denda pinjaman produktif mengikuti pengelompokan nilai pendanaan dan tenor sebagaimana pengaturan manfaat ekonomi.
Selain batas harian, terdapat ketentuan penting bahwa seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dikenakan tidak boleh melebihi 100% nilai pendanaan dalam perjanjian.
Sebagai contoh, apabila nilai pendanaan Rp10 juta, jumlah gabungan manfaat ekonomi dan denda keterlambatan tidak boleh melebihi Rp10 juta berdasarkan batas agregat tersebut.
Dengan demikian, batas tersebut bukan berarti pokok pinjaman otomatis dihapus. Pokok pinjaman tetap merupakan kewajiban tersendiri sepanjang sah dan belum dilunasi.
5. Apakah Bunga dan Denda Pinjol yang Terlalu Tinggi Bisa Digugat?
Ya. Nasabah dapat mempertimbangkan gugatan apabila bunga atau denda melanggar peraturan, perjanjian yang sah, atau ketentuan perlindungan konsumen.
Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat pelanggaran yang menimbulkan kerugian.
Pasal 10 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun, bunga yang terasa berat tidak otomatis dapat dibatalkan oleh pengadilan. Nasabah harus menunjukkan dasar pelanggaran dan tuntutan yang jelas.
6. Bagaimana Upaya Hukum terhadap Bunga Pinjol yang Melanggar Aturan?
Nasabah dapat menempuh langkah berikut:
- Meminta salinan perjanjian pendanaan dan rincian seluruh biaya.
- Menghitung bunga, biaya administrasi, dan denda berdasarkan jenis serta tenor pinjaman.
- Memeriksa apakah perusahaan pinjol memiliki izin OJK.
- Mengajukan keberatan tertulis atas perhitungan yang diduga melanggar ketentuan.
- Meminta koreksi tagihan atau pengembalian kelebihan pembayaran yang memiliki dasar hukum.
- Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK apabila penyelenggara tidak menyelesaikan pengaduan.
- Mempertimbangkan penyelesaian melalui LAPS SJK, somasi, atau gugatan perdata.
Untuk pinjol ilegal, nasabah dapat melaporkan aktivitas keuangan ilegal kepada otoritas yang berwenang. Namun, status ilegal tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban pengembalian uang yang telah diterima.
Jika penagihan juga disertai penyebaran data pribadi, baca ketentuan perlindungan konsumen pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
7. Apa yang Dapat Dituntut Nasabah di Pengadilan?
Apabila terdapat pelanggaran hukum, nasabah dapat meminta pengadilan menyatakan ketentuan atau pengenaan biaya tertentu tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang terbukti bertentangan dengan hukum.
Nasabah juga dapat menuntut koreksi perhitungan kewajiban, pengembalian kelebihan pembayaran, atau ganti rugi sesuai dasar gugatan dan bukti kerugian.
Namun, tuntutan tersebut tidak otomatis membebaskan nasabah dari kewajiban mengembalikan pokok pinjaman yang sah.
Dengan demikian, bunga dan denda pinjol dapat dipersoalkan apabila melebihi batas yang berlaku atau dikenakan secara melawan hukum. Penyelesaian paling tepat dimulai dengan pemeriksaan kontrak dan perhitungan tagihan sebelum mengajukan tuntutan.
Jika menghadapi tagihan bunga atau denda pinjol yang diduga melanggar hukum, ILS Law Firm menyediakan konsultasi dan pendampingan melalui pemeriksaan perjanjian, somasi, negosiasi, pengaduan OJK, serta gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
