HGB di atas HPL

Bolehkah HGB di atas HPL? Panduan Dasar Hukum

Picture of Muh. Aidil Akbar, S.H.

Muh. Aidil Akbar, S.H.

Lawyer ILS Law Firm

Bolehkah Hak Guna Bangunan atau HGB berada di atas Hak Pengelolaan atau HPL?

Jawabannya: boleh.

PP Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa HGB dapat diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan. Namun, kedudukan HGB di atas HPL berbeda dengan HGB di atas Tanah Negara karena terdapat hubungan hukum dengan pemegang HPL, termasuk mengenai perjanjian pemanfaatan tanah, persetujuan, tarif, perpanjangan, peralihan, dan pembebanan hak.

Karena itu, sebelum membeli atau memperoleh properti dengan sertipikat HGB di atas HPL, penting untuk memeriksa bukan hanya sertipikat HGB, tetapi juga status HPL dan perjanjian pemanfaatan tanahnya.

Apa Itu HGB?

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Dasar HGB terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

Pengaturan lebih lanjut saat ini terutama terdapat dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 36 PP Nomor 18 Tahun 2021 menentukan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB meliputi:

  1. Tanah Negara;
  2. Tanah Hak Pengelolaan; dan
  3. Tanah hak milik.

Dengan demikian, hukum Indonesia secara tegas mengakui keberadaan HGB di atas HPL.

Apa Itu HPL?

HPL adalah Hak Pengelolaan.

HPL mempunyai karakter yang berbeda dengan Hak Milik, HGB, HGU, atau Hak Pakai.

Pemegang HPL memperoleh kewenangan untuk merencanakan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya serta menggunakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 2021 juga memberikan kewenangan kepada pemegang HPL untuk menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai perjanjian.

Jadi, pihak ketiga dapat memperoleh HGB di atas sebagian tanah HPL tanpa menyebabkan HPL tersebut otomatis hilang.

Apa Dasar Hukum HGB di Atas HPL?

Ketentuan yang paling jelas terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021.

Pada pokoknya, tanah HPL yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa:

  • Hak Guna Usaha;
  • Hak Guna Bangunan; dan/atau
  • Hak Pakai.

Untuk pihak lain, kerja sama tersebut didasarkan pada perjanjian pemanfaatan tanah.

Selain itu, Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 menentukan bahwa:

“Hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.”

Dengan demikian, persetujuan pemegang HPL merupakan unsur penting dalam pemberian HGB di atas HPL.

Baca juga: Prosedur HGB di atas HPL

Harus Ada Perjanjian Pemanfaatan Tanah

Jika tanah HPL dikerjasamakan dengan pihak lain, Pasal 8 PP Nomor 18 Tahun 2021 mensyaratkan adanya perjanjian pemanfaatan tanah.

Perjanjian tersebut setidaknya harus mengatur:

  • identitas para pihak;
  • letak, batas, dan luas tanah;
  • penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  • jenis bangunan yang akan didirikan;
  • jenis hak;
  • jangka waktu;
  • perpanjangan dan pembaruan;
  • peralihan dan pembebanan;
  • berakhir atau hapusnya hak;
  • status tanah dan bangunan setelah hak berakhir;
  • tarif atau uang wajib tahunan;
  • wanprestasi; serta
  • pembatalan atau pemutusan perjanjian.

Karena itu, dalam transaksi HGB di atas HPL, jangan hanya memeriksa sertipikat.

Perjanjian pemanfaatan tanah juga sangat menentukan posisi hukum pemegang HGB.

Berapa Lama Jangka Waktu HGB di Atas HPL?

Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan jangka waktu:

HGB di atas Tanah Negara dan Tanah HPL diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun.

Dengan demikian, terdapat tiga tahap yang perlu dibedakan:

  1. pemberian pertama: paling lama 30 tahun;
  2. perpanjangan: paling lama 20 tahun; dan
  3. pembaruan: paling lama 30 tahun.

Artikel lama yang hanya menyebut “30 tahun + 20 tahun” belum lengkap karena PP Nomor 18 Tahun 2021 juga memungkinkan pembaruan paling lama 30 tahun.

Apakah Perpanjangan HGB di Atas HPL Perlu Persetujuan Pemegang HPL?

Ya. Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa HGB di atas HPL dapat diperpanjang atau diperbarui jika memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari pemegang HPL.

Persyaratan umum tersebut antara lain:

  • tanah masih digunakan dan dimanfaatkan dengan baik;
  • syarat pemberian hak dipenuhi;
  • pemegang hak masih memenuhi persyaratan;
  • tanah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  • tanah tidak digunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum.

Selain itu, tanah HGB di atas HPL harus telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.

Kapan Perpanjangan HGB Diajukan?

Artikel lama perlu dikoreksi pada bagian ini.

Pasal 41 PP Nomor 18 Tahun 2021 tidak menyatakan bahwa perpanjangan harus dilakukan “dua tahun sebelum hak berakhir”.

Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa permohonan perpanjangan dapat diajukan setelah tanah digunakan dan dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu HGB.

Sementara itu, permohonan pembaruan dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah jangka waktu HGB berakhir.

Jadi, perpanjangan dan pembaruan merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Apakah HGB di Atas HPL Bisa Dijual atau Dialihkan?

Pada prinsipnya bisa. Pasal 45 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa HGB dapat beralih, dialihkan, dilepaskan kepada pihak lain, serta diubah haknya.

Namun, khusus Hak Atas Tanah yang berada di atas HPL, Pasal 13 PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan ketentuan tambahan.

Setiap perbuatan hukum terhadap Hak Atas Tanah di atas HPL, termasuk pembebanan sebagai jaminan utang, memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan ketentuannya harus dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.

Karena itu, sebelum membeli HGB di atas HPL, pembeli perlu memeriksa apakah terdapat persyaratan atau rekomendasi tertentu dari pemegang HPL.

Apakah HGB di Atas HPL Bisa Dijadikan Jaminan Bank?

Bisa. Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan:

“Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.”

Namun, karena HGB tersebut berada di atas HPL, Pasal 13 ayat (2) juga harus diperhatikan.

Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Atas Tanah di atas HPL memerlukan rekomendasi pemegang HPL sebagaimana dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.

Jadi, yang dijadikan objek Hak Tanggungan adalah HGB-nya, bukan HPL.

HPL sendiri tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan Hak Tanggungan.

Bagaimana dengan Tarif atau Uang Wajib Tahunan?

Pemegang HPL memang mempunyai kewenangan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan.

Namun, kewenangan tersebut bukan berarti tarif dapat ditentukan tanpa dasar.

Pasal 9 PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa tarif harus dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan para pihak.

Penentuan tarif juga didasarkan pada karakteristik peruntukan dan kemanfaatan secara wajar.

Karena itu, ketentuan mengenai tarif sebaiknya diperiksa sejak awal sebelum pihak memperoleh atau membeli HGB di atas HPL.

Apa yang Terjadi Jika HGB Berakhir?

Pasal 46 PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur beberapa penyebab hapusnya HGB.

Antara lain:

  • jangka waktu berakhir;
  • hak dibatalkan;
  • syarat atau kewajiban dalam perjanjian pemanfaatan tanah tidak dipenuhi;
  • hak dilepaskan;
  • tanah ditetapkan sebagai tanah telantar;
  • berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah; atau
  • pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Jika HGB di atas HPL hapus, Pasal 47 ayat (3) menentukan bahwa tanah tersebut kembali ke dalam penguasaan pemegang HPL.

Karena itu, jangka waktu HGB dan jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah sama-sama perlu diperiksa.

Aturan Lama yang Sudah Tidak Perlu Digunakan

Artikel lama masih mencantumkan PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 sebagai dasar hukum aktif.

Hal tersebut perlu diperbarui.

PP Nomor 40 Tahun 1996 telah dicabut oleh PP Nomor 18 Tahun 2021.

Sementara itu, Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 telah dicabut oleh Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Peraturan tahun 2021 tersebut masih berstatus berlaku.

Karena itu, untuk pengurusan administratif HGB dan HPL saat ini, rujukan teknis yang lebih tepat adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Risiko Membeli HGB di Atas HPL

HGB di atas HPL merupakan hak yang sah dan diakui hukum. Namun, calon pembeli tetap perlu memperhatikan beberapa risiko.

Pertama, perpanjangan dan pembaruan HGB membutuhkan persetujuan pemegang HPL.

Kedua, terdapat perjanjian pemanfaatan tanah yang dapat mengatur tarif, peralihan, pembebanan, kewajiban, dan berakhirnya hubungan hukum.

Ketiga, perbuatan hukum terhadap HGB dapat membutuhkan rekomendasi pemegang HPL.

Keempat, ketika HGB hapus, tanah kembali ke penguasaan pemegang HPL.

Kelima, pelanggaran terhadap perjanjian pemanfaatan tanah dapat menjadi salah satu dasar hapus atau dibatalkannya HGB.

Karena itu, harga properti saja tidak cukup menjadi pertimbangan.

Status pertanahan dan isi perjanjian harus diperiksa lebih dahulu.

Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Membeli HGB di Atas HPL?

Sebelum transaksi, setidaknya periksa:

  1. sertipikat HGB;
  2. sertipikat dan pemegang HPL;
  3. sisa jangka waktu HGB;
  4. perjanjian pemanfaatan tanah;
  5. ketentuan perpanjangan dan pembaruan;
  6. tarif atau uang wajib tahunan;
  7. persyaratan peralihan;
  8. ada atau tidaknya Hak Tanggungan;
  9. kesesuaian penggunaan tanah; dan
  10. sengketa atau catatan lain terhadap tanah.

Untuk transaksi bernilai besar, pemeriksaan dokumen pertanahan sebaiknya dilakukan sebelum pembayaran atau penandatanganan perjanjian.

Baca juga: Tergugat dalam Kasus Sengketa Tanah

Kesimpulan

HGB di atas HPL diperbolehkan menurut hukum Indonesia.

Pasal 36 PP Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas menyebut Tanah Hak Pengelolaan sebagai salah satu jenis tanah yang dapat diberikan HGB.

Untuk pihak lain yang memanfaatkan tanah HPL, hubungan hukumnya didasarkan pada perjanjian pemanfaatan tanah. Pemberian HGB di atas HPL juga memerlukan persetujuan pemegang HPL.

HGB dapat diberikan paling lama 30 tahun, diperpanjang paling lama 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun.

Namun, perpanjangan dan pembaruan membutuhkan persetujuan pemegang HPL serta pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Karena itu, sebelum membeli, mengalihkan, membebankan, atau memperpanjang HGB di atas HPL, periksa sertipikat, perjanjian pemanfaatan tanah, jangka waktu, tarif, serta persetujuan atau rekomendasi pemegang HPL.

Konsultasi HGB di Atas HPL dengan ILS Law Firm

ILS Law Firm memberikan konsultasi hukum mengenai HGB di atas HPL, perjanjian pemanfaatan tanah, perpanjangan HGB, peralihan hak, sengketa tarif, serta sengketa pertanahan antara pemegang HGB dan pemegang HPL.

Pendampingan dapat meliputi pemeriksaan dokumen, analisis perjanjian, somasi, negosiasi, hingga penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri atau PTUN sesuai objek perkaranya.

Baca juga: Jasa Pengacara Sengketa Tanah ILS Law Firm

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru