ils law firm lawyer

Bank Melakukan Autodebet Tanpa Persetujuan, Apakah Sah?

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Bank melakukan autodebet tanpa persetujuan dapat merugikan nasabah karena saldo rekening berkurang secara otomatis. Pemotongan tersebut dapat berkaitan dengan cicilan kredit, tagihan kartu kredit, premi asuransi, biaya administrasi, atau pembayaran layanan tertentu.

Namun, apakah bank boleh mengambil uang dari rekening nasabah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu? Bagaimana cara meminta pengembalian dana yang telah dipotong?

1. Apa Itu Autodebet Rekening Bank?

Autodebet merupakan mekanisme pemotongan saldo rekening secara otomatis untuk memenuhi kewajiban pembayaran tertentu.

Dalam praktiknya, autodebet dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit, kartu kredit, premi asuransi, atau tagihan berlangganan.

Biasanya, nasabah memberikan persetujuan melalui formulir, perjanjian pembukaan rekening, perjanjian kredit, atau layanan perbankan digital.

Karena itu, autodebet tidak selalu melanggar hukum. Keabsahannya bergantung pada persetujuan nasabah, ketentuan perjanjian, dan dasar hukum pemotongan.

2. Apakah Bank Boleh Melakukan Autodebet Tanpa Persetujuan?

Pada prinsipnya, bank harus mempunyai dasar hukum atau perjanjian yang sah untuk melakukan pemotongan saldo rekening.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya, apabila nasabah telah menyetujui autodebet dalam perjanjian yang sah, bank dapat melaksanakan pemotongan sesuai ketentuan tersebut.

Namun, persetujuan autodebet tidak berarti bank bebas melakukan pemotongan untuk setiap transaksi atau jumlah yang tidak diperjanjikan.

Misalnya, apabila nasabah hanya menyetujui pembayaran premi asuransi tertentu, bank tidak dapat begitu saja menggunakan persetujuan tersebut untuk memotong biaya layanan lain.

Selain itu, perlu dibedakan autodebet dengan pendebetan berdasarkan kewenangan hukum khusus atau klausul perjumpaan utang yang sah.

3. Apa Aturan OJK tentang Pemotongan Dana Nasabah?

Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum maupun perjanjian oleh pihak yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu, Pasal 46 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur pembatasan klausul baku yang dapat merugikan konsumen.

Dengan demikian, bank perlu memastikan bahwa ketentuan autodebet memiliki dasar perjanjian yang sah, disampaikan secara jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen.

Ketentuan selengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.

Untuk transaksi yang termasuk kegiatan sistem pembayaran, aturan perlindungan konsumen Bank Indonesia juga relevan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 mengatur prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

4. Bagaimana Jika Bank Memotong Saldo untuk Cicilan Kredit?

Bank dapat melakukan autodebet cicilan apabila terdapat persetujuan atau dasar perjanjian yang sah.

Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, debitur dapat memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening guna membayar angsuran setiap bulan.

Namun, apabila bank memotong jumlah yang tidak sesuai perjanjian atau menggunakan rekening untuk kewajiban yang tidak disetujui, nasabah dapat meminta penjelasan dan mempersoalkan dasar pemotongannya.

Keabsahan pemotongan perlu diperiksa berdasarkan perjanjian kredit, surat kuasa pendebetan, jumlah kewajiban, dan bukti transaksi.

5. Apakah Nasabah Bisa Meminta Pengembalian Uang yang Dipotong?

Ya. Apabila autodebet dilakukan tanpa dasar yang sah, nasabah dapat meminta pengembalian dana kepada bank.

Pasal 1243 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi apabila bank melanggar kewajiban kontraktual dan syarat wanprestasi terpenuhi.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Pasal 245 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menentukan bahwa dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Namun, nasabah tetap perlu membuktikan pemotongan dana, kerugian, serta hubungan sebab akibat sesuai hukum acara.

Dasar hukum tersebut dapat dibaca dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

6. Bagaimana Cara Melaporkan Autodebet Tanpa Persetujuan?

Nasabah dapat menempuh langkah berikut:

  1. Meminta bank menghentikan autodebet yang diperselisihkan apabila memungkinkan dan sesuai ketentuan.
  2. Meminta mutasi rekening serta rincian transaksi pemotongan.
  3. Meminta salinan perjanjian atau bukti persetujuan yang digunakan bank.
  4. Mengajukan pengaduan tertulis dan meminta pengembalian dana.
  5. Mengirim somasi apabila bank tidak memenuhi kewajiban yang sah.
  6. Mengajukan pengaduan melalui Kontak 157 OJK atau mempertimbangkan penyelesaian melalui LAPS SJK.

Pasal 75 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur penyelesaian pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Jika persoalannya berkaitan dengan saldo yang hilang akibat transaksi tidak dikenal, baca juga artikel Dana di Rekening Hilang: Upaya Hukum Nasabah?.

7. Bisakah Nasabah Menggugat Bank?

Nasabah dapat mengajukan gugatan apabila bank melakukan pendebetan tanpa dasar hukum yang sah dan menimbulkan kerugian.

Dalam gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, nasabah dapat menuntut pengembalian dana yang dipotong serta ganti rugi yang memenuhi persyaratan hukum.

Namun, gugatan harus didukung bukti, termasuk mutasi rekening, ketentuan perjanjian, bukti persetujuan autodebet, dan surat pengaduan kepada bank.

Dengan demikian, autodebet tanpa persetujuan tidak selalu sah. Bank harus dapat menunjukkan dasar pendebetan yang sesuai perjanjian dan ketentuan hukum.

Jika mengalami pemotongan saldo rekening tanpa persetujuan, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan dokumen, somasi, negosiasi, pengaduan OJK, dan gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru