Asuransi dibatalkan sepihak oleh perusahaan dapat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama bertahun-tahun. Pembatalan polis terkadang dilakukan karena tunggakan premi, informasi kesehatan yang dianggap tidak benar, atau alasan lain yang ditentukan perusahaan asuransi.
Namun, apakah perusahaan asuransi boleh membatalkan polis secara sepihak? Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis menurut undang-undang, peraturan OJK, dan putusan Mahkamah Konstitusi?
1. Apakah Perusahaan Asuransi Boleh Membatalkan Polis Sepihak?
Pada prinsipnya, perusahaan asuransi wajib menjalankan perjanjian polis sesuai ketentuan hukum.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengabaikan kewajiban atau membatalkan pertanggungan secara sewenang-wenang.
Namun, penghentian pertanggungan dapat terjadi berdasarkan ketentuan polis dan peraturan yang berlaku. Keabsahannya bergantung pada alasan penghentian, klausul perjanjian, serta prosedur yang ditempuh.
2. Apa Aturan OJK tentang Pembatalan Polis Asuransi?
Pasal 28 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi mengatur:
“Penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik atas kehendak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dan/atau elektronik.”
Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) mewajibkan perusahaan menjelaskan konsekuensi biaya dan risiko penghentian kepada nasabah.
Pasal 28 ayat (4) juga mengatur bahwa pengembalian premi atau kontribusi ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam polis.
Ketentuan lengkapnya dapat dibaca melalui POJK Nomor 8 Tahun 2024.
3. Apa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Polis?
Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Januari 2025 memberikan perlindungan penting kepada nasabah.
MK menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan pada kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan.
Putusan tersebut berkaitan dengan pembatalan karena pemberitahuan yang keliru atau penyembunyian keadaan oleh tertanggung ketika mengadakan perjanjian asuransi.
Artinya, perusahaan tidak dapat menggunakan Pasal 251 KUHD untuk secara sepihak menentukan bahwa informasi nasabah tidak benar lalu membatalkan pertanggungan tanpa memperhatikan tafsir MK.
Penjelasan resmi dapat dibaca melalui Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024.
Namun, putusan tersebut tidak berarti seluruh bentuk penghentian polis karena berakhirnya jangka pertanggungan atau ketentuan premi otomatis harus diputuskan oleh pengadilan.
4. Apakah Tunggakan Premi Bisa Menyebabkan Polis Dibatalkan?
Tunggakan premi dapat menyebabkan polis tidak aktif atau berakhirnya perlindungan apabila memenuhi ketentuan yang diperjanjikan.
Akan tetapi, perusahaan perlu memperhatikan masa tenggang, pemberitahuan, ketentuan pemulihan polis, dan hak nasabah sesuai jenis produk.
Selain itu, premi yang telah dibayar tidak otomatis seluruhnya hangus. Pengembalian premi atau nilai tunai harus diperiksa berdasarkan klausul polis dan ketentuan yang berlaku.
5. Bagaimana Jika Perusahaan Mengubah Klausul Polis Sepihak?
Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang sejumlah klausul baku yang merugikan konsumen, termasuk klausul yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengubah aturan perjanjian secara sepihak atau menafsirkan perjanjian secara sepihak.
Dengan demikian, nasabah dapat mempersoalkan perubahan ketentuan yang tidak sesuai hukum, terutama apabila perubahan tersebut mengurangi manfaat perlindungan yang telah disepakati.
Selain itu, Pasal 75 POJK Nomor 8 Tahun 2024 menegaskan bahwa penghentian suatu produk asuransi tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Penghentian pemasaran produk tidak otomatis mengakhiri polis yang masih berlaku.
6. Bagaimana Cara Menggugat Pembatalan Polis Asuransi?
Apabila perusahaan membatalkan polis tanpa dasar hukum yang sah, nasabah dapat menempuh langkah berikut:
- Meminta surat pembatalan beserta alasan dan klausul polis yang digunakan.
- Memeriksa bukti pembayaran premi, masa pertanggungan, dan dokumen komunikasi.
- Mengajukan keberatan atau pengaduan tertulis kepada perusahaan asuransi.
- Mengirim somasi untuk meminta pemulihan pertanggungan atau pemenuhan hak.
- Mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui OJK, LAPS SJK, atau pengadilan yang berwenang.
Apabila terdapat wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi sepanjang unsur dan kerugiannya terbukti.
Baca artikel: Wanprestasi Perjanjian Asuransi: Akibat Hukum?.
Dengan demikian, pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi tidak selalu sah. Nasabah berhak memeriksa dasar pembatalan, menuntut pemenuhan polis, dan menggunakan upaya hukum apabila terdapat pelanggaran.
Jika menghadapi pembatalan polis yang merugikan, ILS Law Firm menyediakan pendampingan hukum melalui pemeriksaan perjanjian asuransi, somasi, negosiasi, dan gugatan perdata. Konsultasi dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, telepon, maupun pertemuan langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id
