Apakah PPJB dapat dibatalkan sepihak oleh pembeli atau penjual? Pertanyaan ini sering muncul dalam transaksi jual beli tanah dan rumah, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Misalnya, pembeli tidak melunasi pembayaran, developer terlambat menyerahkan rumah, atau penjual tiba-tiba membatalkan transaksi meskipun pembeli telah membayar uang muka.
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus memperhatikan ketentuan KUHPerdata dan isi perjanjian agar tidak menimbulkan sengketa hukum.
1. Apa Itu PPJB?
PPJB merupakan perjanjian pendahuluan antara penjual dan pembeli sebelum pelaksanaan jual beli melalui Akta Jual Beli (AJB).
PPJB biasanya mengatur identitas para pihak, objek tanah atau rumah, harga, pembayaran, penyerahan objek, serta kewajiban membuat AJB.
Khusus PPJB rumah dalam sistem penjualan oleh developer, Pasal 22K ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 mengharuskan PPJB dibuat di hadapan notaris.
2. Apakah PPJB Boleh Dibatalkan Secara Sepihak?
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) menyatakan:
“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”
Artinya, pembeli maupun penjual tidak dapat membatalkan PPJB secara sewenang-wenang.
Namun, pembatalan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau alasan hukum yang sah. Klausul pembatalan dalam PPJB juga perlu diperiksa untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak.
3. Bagaimana Ketentuan Pembatalan PPJB Menurut Pasal 1266 KUHPerdata?
Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian tidak otomatis batal demi hukum. Pembatalannya pada prinsipnya harus dimintakan kepada pengadilan.
Sementara itu, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
Dalam praktik, terdapat PPJB yang memuat klausul pengakhiran perjanjian tanpa putusan pengadilan atau pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata.
Namun, keberlakuan klausul tersebut tetap dapat dipersengketakan. Karena itu, pembatalan yang tidak disetujui pihak lain perlu dianalisis berdasarkan isi PPJB, bentuk pelanggaran, dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bagaimana Jika PPJB Rumah Dibatalkan oleh Developer atau Pembeli?
Untuk transaksi rumah dengan developer, Pasal 22L PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur akibat pembatalan PPJB.
Pasal 22L ayat (2) menyatakan:
“Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.”
Namun, apabila pembatalan terjadi karena kelalaian pembeli, berlaku ketentuan berbeda:
- Pasal 22L ayat (3): Jika pembayaran paling banyak 10% dari harga transaksi, seluruh pembayaran menjadi hak developer.
- Pasal 22L ayat (4): Jika pembayaran lebih dari 10% dari harga transaksi, developer berhak memotong 10% dari harga transaksi.
Ketentuan tersebut penting diperhatikan sebelum pembeli atau developer memutuskan mengakhiri PPJB.
5. Apa Risiko Hukum Membatalkan PPJB Sepihak?
Pembatalan PPJB secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan beberapa risiko.
Pertama, pihak yang membatalkan dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tindakannya melanggar kewajiban dalam perjanjian.
Kedua, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Ketiga, pembatalan dapat menimbulkan sengketa mengenai pengembalian uang muka, pelunasan, atau hak atas objek jual beli.
Selain itu, notaris tidak dapat begitu saja menghapus hak dan kewajiban para pihak hanya berdasarkan permintaan sepihak tanpa dasar hukum yang sah.
6. Bagaimana Cara Membatalkan PPJB Secara Hukum?
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembatalan PPJB.
Pertama, periksa klausul mengenai wanprestasi, pembatalan, dan pengembalian pembayaran.
Kedua, apabila pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, kirim somasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata apabila diperlukan.
Ketiga, upayakan kesepakatan pembatalan tertulis. Untuk PPJB berbentuk akta notaris, pembatalan bersama sebaiknya dituangkan dalam akta notaris agar memiliki pembuktian yang jelas.
Keempat, apabila terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk meminta pembatalan PPJB dan tuntutan lainnya sesuai dasar hukum.
Dengan demikian, pembatalan PPJB tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pembeli maupun penjual harus memperhatikan alasan pembatalan, ketentuan perjanjian, serta akibat hukum yang mungkin timbul.
Jika menghadapi sengketa pembatalan PPJB tanah atau rumah, ILS Law Firm menyediakan konsultasi hukum online melalui Zoom, Google Meet, atau telepon, serta konsultasi langsung di kantor.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







