ils law firm lawyer

Apa Perbedaan SHM Sarusun dan SHGB Apartemen?

Picture of Syukrian Rahmatul'ula, SH

Syukrian Rahmatul'ula, SH

Lawyer ILS Law Firm

Perbedaan SHM Sarusun dan SHGB apartemen perlu dipahami sebelum membeli unit apartemen. Banyak pembeli mengira kedua sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sama. Padahal, keduanya memiliki objek hak dan fungsi hukum yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur kepemilikan satuan rumah susun serta hak atas tanah tempat bangunan apartemen berdiri.

1. Apa Itu SHM Sarusun?

SHM Sarusun adalah Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang menjadi tanda bukti kepemilikan unit apartemen.

Pasal 46 ayat (1) UU Rumah Susun menyatakan:

“Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) mengatur penerbitan SHM Sarusun untuk unit yang berdiri di atas tanah hak milik, HGB atau hak pakai di atas tanah negara, serta HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

Artinya, SHM Sarusun membuktikan kepemilikan individual atas unit apartemen sekaligus hak proporsional atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

2. Apa Itu SHGB Apartemen?

Istilah SHGB apartemen umumnya merujuk pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tempat apartemen berdiri.

Berbeda dengan SHM Sarusun, sertifikat HGB bukan sertifikat kepemilikan individual atas unit apartemen.

Pasal 36 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB meliputi:

  1. Tanah negara;
  2. Tanah hak pengelolaan; dan
  3. Tanah hak milik.

Dengan demikian, apartemen dapat berdiri di atas tanah HGB, sementara pemilik unit memperoleh SHM Sarusun sebagai bukti kepemilikan satuan rumah susunnya.

3. Apakah SHM Sarusun Berlaku Selamanya?

Meskipun menggunakan istilah hak milik, SHM Sarusun tidak berarti hak atas tanah bersama berlaku tanpa batas waktu.

Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan:

“Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.”

Oleh karena itu, apabila apartemen berdiri di atas tanah HGB, pemilik perlu memperhatikan masa berlaku dan proses perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut.

Khusus HGB di atas tanah hak pengelolaan, perpanjangan atau pembaruan juga memerlukan persetujuan pemegang hak pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Apa Perbedaan Utama SHM Sarusun dan SHGB?

Perbedaan utamanya terletak pada objek hak. SHM Sarusun membuktikan kepemilikan unit apartemen, sedangkan HGB merupakan hak atas tanah tempat bangunan berdiri.

Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun juga menjelaskan bahwa SHM Sarusun mencakup dokumen tanah bersama, denah unit, serta pertelaan mengenai bagian hak bersama.

Dengan demikian, pembeli apartemen perlu memeriksa kedua aspek tersebut sebelum melakukan transaksi.

5. Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Membeli Apartemen?

Pembeli sebaiknya memeriksa status tanah bersama, masa berlaku HGB, keberadaan SHM Sarusun, serta kemungkinan pembebanan hak tanggungan.

Selain itu, pembeli perlu memastikan developer telah memenuhi kewajiban pengurusan sertifikat.

Pasal 42 PP Nomor 13 Tahun 2021 mengatur bahwa developer mengajukan permohonan penerbitan SHM Sarusun serta pencatatan peralihan hak apabila unit telah terjual.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai sertifikat apartemen atau sengketa kepemilikan, silakan menghubungi ILS Law Firm.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru