20 November 2024

Perbedaan Penggelapan dan Pencurian di KUHP

Resa IS

Lawyer ILS Law Firm

Pelajari perbedaan antara penggelapan dan pencurian menurut KUHP, termasuk definisi, unsur-unsur, dan implikasi hukumnya. Dapatkan panduan hukum dari ILS Law Firm.

Daftar Isi show

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah “pencurian” dan “penggelapan” digunakan secara bergantian. Namun, dalam konteks hukum pidana Indonesia, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang signifikan. Memahami perbedaan antara penggelapan dan pencurian sangat penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun pelaku.

Definisi Pencurian Menurut KUHP

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur Pencurian

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Mengambil: Tindakan aktif untuk memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku.
Suatu Barang: Objek yang diambil harus berupa barang berwujud yang dapat dimiliki.
Milik Orang Lain: Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Dengan Maksud untuk Dimiliki: Pelaku memiliki niat untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya.
Secara Melawan Hukum: Tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang.

Contoh kasus pencurian adalah seseorang yang mengambil dompet milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya.

Definisi Penggelapan Menurut KUHP

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur Penggelapan

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Dengan Sengaja: Pelaku memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.
Melawan Hukum: Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Memiliki Barang: Pelaku menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya.
Barang Milik Orang Lain: Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
Barang Ada dalam Kekuasaan Pelaku Bukan Karena Kejahatan: Barang tersebut awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian disalahgunakan.

Contoh kasus penggelapan adalah seseorang yang meminjam mobil dari temannya untuk digunakan selama satu minggu, namun setelah waktu yang disepakati berlalu, mobil tersebut tidak dikembalikan dan malah dijual oleh peminjam.

Perbedaan Antara Pencurian dan Penggelapan

Meskipun keduanya merupakan tindak pidana terhadap harta benda, terdapat perbedaan mendasar antara pencurian dan penggelapan:

Cara Memperoleh Barang:
- Pencurian: Pelaku mengambil barang yang belum berada dalam penguasaannya.
- Penggelapan: Barang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah sebelum disalahgunakan.
Niat untuk Memiliki:
- Pencurian: Niat untuk memiliki barang secara melawan hukum sudah ada sebelum barang diambil.
- Penggelapan: Niat untuk memiliki barang secara melawan hukum muncul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku.
Hubungan dengan Korban:
- Pencurian: Biasanya tidak ada hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban.
- Penggelapan: Seringkali terdapat hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban, seperti dalam hubungan kerja atau pinjam-meminjam.
Ancaman Hukuman:
- Pencurian: Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- Penggelapan: Pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Studi Kasus: Pencurian vs. Penggelapan

Untuk memperjelas perbedaan antara pencurian dan penggelapan, berikut adalah dua studi kasus:

Kasus Pencurian

Seorang karyawan mengambil uang dari laci kasir tanpa sepengetahuan pemilik toko dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pencurian karena uang tersebut belum berada dalam penguasaan karyawan secara sah.

Kasus Penggelapan

Seorang karyawan diberi tugas oleh pemilik toko untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke bank. Namun, karyawan tersebut tidak menyetorkan uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini, tindakan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan karena uang tersebut awalnya berada dalam penguasaan karyawan secara sah, namun kemudian disalahgunakan.

Implikasi Hukum dan Proses Penanganan

Baik pencurian maupun penggelapan merupakan tindak pidana yang dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Namun, terdapat perbedaan dalam proses penanganannya:

Pencurian: Karena merupakan delik biasa, proses hukum dapat dilakukan tanpa adanya laporan dari korban.
Penggelapan: Dalam beberapa kasus, penggelapan merupakan delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari korban.

Penting untuk memahami perbedaan ini agar dapat mengambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan jenis tindak pidana yang terjadi.

Konsultasi Hukum di ILS Law Firm

Jika Anda mengalami atau dituduh melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan, penting untuk segera berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman. ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi hukum yang dapat membantu Anda memahami situasi hukum yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik.

Kontak ILS Law Firm: