ils law firm lawyer

Tanggung Jawab Developer Apartemen terhadap Pembeli

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Tanggung jawab developer apartemen terhadap pembeli tidak hanya sebatas membangun dan menyerahkan unit. Developer juga wajib memenuhi persyaratan pemasaran, menyediakan fasilitas, mengurus dokumen kepemilikan, serta menjalankan kewajiban sesuai perjanjian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai kewajiban tersebut. Selain itu, PP Nomor 13 Tahun 2021 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah susun.

1. Developer Wajib Memenuhi Persyaratan Pemasaran Apartemen

Pasal 42 ayat (2) UU Rumah Susun mengatur bahwa developer yang memasarkan apartemen sebelum pembangunan dimulai harus memiliki kepastian mengenai:

  1. Peruntukan ruang;
  2. Hak atas tanah;
  3. Status penguasaan rumah susun;
  4. Perizinan pembangunan; dan
  5. Jaminan pembangunan dari lembaga penjamin.

Selanjutnya, Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan developer atau agen pemasaran mengikat para pihak sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Dengan demikian, developer wajib bertanggung jawab terhadap janji pemasaran yang telah diberikan kepada pembeli.

2. Developer Wajib Memenuhi Persyaratan PPJB

Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa PPJB harus memenuhi kepastian mengenai status kepemilikan tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20%, serta hal yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, developer tidak boleh membuat PPJB tanpa memenuhi persyaratan hukum tersebut.

3. Developer Wajib Menyediakan Fasilitas Apartemen

Pasal 40 ayat (1) UU Rumah Susun menegaskan:

“Pelaku Pembangunan wajib melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.”

Kewajiban tersebut mencakup penyediaan fasilitas sesuai standar yang berlaku dan spesifikasi yang telah developer janjikan kepada pembeli.

Apabila developer tidak menyediakan fasilitas sesuai perjanjian, pembeli dapat meminta pertanggungjawaban hukum.

4. Developer Wajib Menyerahkan Unit dan Dokumen Kepemilikan

Pasal 84 PP Nomor 13 Tahun 2021 mengatur bahwa developer menyerahkan kunci setelah terbit Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Penyerahan pertama kali juga harus dilengkapi berita acara serah terima kunci, akta jual beli, serta SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Selain itu, Pasal 42 PP Nomor 13 Tahun 2021 mengatur kewajiban developer mengajukan penerbitan SHM Sarusun dan pencatatan peralihan hak menjadi atas nama pembeli.

5. Apakah Developer Apartemen Bisa Digugat?

Pembeli dapat menggugat developer apabila developer tidak memenuhi kewajiban hukum atau perjanjian.

Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur bahwa para pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati.

Selain itu, pembeli dapat menggunakan Pasal 1243 KUHPerdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi sepanjang memenuhi persyaratan hukumnya.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai sengketa developer apartemen, silakan menghubungi ILS Law Firm melalui:

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru