ils law firm lawyer

Sanksi Hukum Developer Perumahan yang Merugikan Pembeli

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Sanksi hukum developer perumahan yang merugikan pembeli telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran dapat terjadi ketika developer tidak menyerahkan rumah sesuai jadwal, membangun rumah tidak sesuai spesifikasi, mengabaikan fasilitas umum, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen.

Lalu, apakah developer yang merugikan pembeli dapat dikenai sanksi administratif, digugat secara perdata, atau dipidana?

1. Apa Kewajiban Developer Perumahan Menurut Undang-Undang?

Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan:

“Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, persyaratan, spesifikasi, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.”

Artinya, developer wajib memenuhi ketentuan pembangunan dan fasilitas yang telah diperjanjikan dengan pembeli.

Selain itu, Pasal 47 ayat (2) UU Perumahan mengatur kewajiban pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana, rancangan, dan perizinan.

2. Sanksi Administratif bagi Developer Perumahan

Pasal 150 ayat (1) UU Perumahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara perumahan yang melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 47 dan Pasal 134.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (2), sanksi administratif dapat berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. Penghentian sementara atau tetap pekerjaan pembangunan;
  4. Kewajiban membangun kembali perumahan sesuai spesifikasi dan fasilitas yang diperjanjikan;
  5. Pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha;
  6. Pengenaan denda administratif; dan/atau
  7. Penutupan lokasi.

Pemerintah atau instansi yang berwenang dapat mengenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran dan mekanisme yang berlaku.

3. Apakah Developer Bisa Digugat Membayar Ganti Rugi?

Ya. Selain sanksi administratif, developer dapat menghadapi gugatan perdata apabila melanggar kewajiban dalam perjanjian.

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Selanjutnya, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai penggantian kerugian sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Karena itu, pembeli dapat menuntut pertanggungjawaban developer berdasarkan hubungan perjanjian maupun ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

4. Apa Ancaman Pidana bagi Developer Perumahan?

Pasal 151 UU Perumahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa penyelenggara pembangunan perumahan yang melanggar Pasal 134 hingga mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian, pelanggaran spesifikasi pembangunan tidak otomatis menjadi tindak pidana berdasarkan Pasal 151. Penegak hukum harus membuktikan seluruh unsur yang ditentukan undang-undang.

Selain itu, developer atau pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh pembayaran secara melawan hukum.

Namun, wanprestasi atau kegagalan bisnis saja tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana.

5. Bagaimana Cara Pembeli Menuntut Pertanggungjawaban Developer?

Pembeli dapat mengumpulkan PPJB, bukti pembayaran, brosur pemasaran, dokumen spesifikasi bangunan, serta bukti pelanggaran developer.

Selanjutnya, pembeli dapat mengirim somasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, Pasal 147 dan Pasal 148 UU Perumahan memberikan dasar penyelesaian sengketa melalui musyawarah, gugatan di pengadilan umum, atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum.

Pembeli juga dapat mengadukan dugaan pelanggaran administratif kepada instansi pemerintah yang berwenang dan membuat laporan pidana apabila terdapat bukti tindak pidana.

Dengan demikian, developer yang merugikan pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada bentuk pelanggaran serta unsur hukum yang terpenuhi.

Jika ingin berkonsultasi mengenai sengketa developer perumahan, somasi, gugatan wanprestasi, atau laporan pidana, silakan menghubungi ILS Law Firm. Konsultasi tersedia secara online melalui Zoom, Google Meet, atau telepon, maupun secara langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru