ils law firm lawyer

Perusahaan Asuransi Menolak Klaim, Apa Hak Nasabah?

Picture of Emir Dhia Isad, SH

Emir Dhia Isad, SH

Konsultan Hukum ILS Law Firm

Perusahaan asuransi menolak klaim dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yang telah membayar premi secara rutin. Penolakan tersebut dapat terjadi pada asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, maupun produk asuransi lainnya.

Namun, tidak semua penolakan klaim asuransi dibenarkan secara hukum. Perusahaan harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan.

Lalu, apa hak nasabah apabila perusahaan asuransi menolak membayar klaim?

1. Apa Alasan Perusahaan Asuransi Menolak Klaim?

Perusahaan asuransi dapat menolak klaim apabila terdapat alasan yang sah berdasarkan polis dan ketentuan hukum.

Beberapa alasan yang sering menjadi dasar penolakan antara lain:

  1. Risiko atau peristiwa yang diklaim tidak termasuk dalam pertanggungan.
  2. Polis tidak aktif akibat premi tidak dibayar sesuai ketentuan.
  3. Klaim termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam polis.
  4. Nasabah memberikan informasi material yang tidak benar.
  5. Dokumen atau persyaratan pengajuan klaim tidak terpenuhi.

Namun, alasan tersebut tidak otomatis membenarkan setiap penolakan. Perusahaan tetap harus membuktikan bahwa ketentuan polis dan dasar penolakan memang berlaku terhadap klaim yang diajukan.

2. Apa Hak Nasabah Jika Klaim Asuransi Ditolak?

Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (4) melarang perusahaan asuransi melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nasabah berhak memperoleh penanganan klaim yang adil, meminta penjelasan alasan penolakan, mengajukan keberatan, serta menuntut pembayaran manfaat apabila memenuhi ketentuan polis.

3. Apakah Perusahaan Asuransi Boleh Menolak Klaim Secara Sepihak?

Perusahaan dapat memutuskan menolak klaim berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, keputusan tersebut harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya, perusahaan asuransi wajib melaksanakan kewajiban berdasarkan polis yang sah.

Apabila perusahaan menolak klaim tanpa dasar yang sah, tindakan tersebut dapat menjadi wanprestasi dan menimbulkan kewajiban membayar klaim maupun ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

Baca juga: Wanprestasi Perjanjian Asuransi: Akibat Hukum?.

4. Bagaimana Cara Mengajukan Keberatan atas Penolakan Klaim?

Nasabah sebaiknya meminta surat penolakan resmi yang menjelaskan alasan dan klausul polis yang digunakan perusahaan asuransi.

Selanjutnya, nasabah dapat mengajukan pengaduan tertulis dengan melampirkan polis, bukti pembayaran premi, dokumen klaim, dan bukti pendukung.

Pasal 75 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa perusahaan wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memperpanjang penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan.

Aturan tersebut dapat dibaca melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.

5. Apakah Nasabah Bisa Melaporkan Penolakan Klaim ke OJK?

Ya. Apabila pengaduan kepada perusahaan tidak menghasilkan penyelesaian, nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan konsumen OJK.

Selain itu, nasabah dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Namun, pengaduan kepada OJK tidak sama dengan putusan pengadilan yang menghukum perusahaan membayar klaim.

Oleh karena itu, nasabah harus memilih mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan permasalahannya.

6. Bisakah Nasabah Menggugat Perusahaan Asuransi?

Nasabah dapat mengajukan gugatan wanprestasi apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan polis.

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Dalam gugatan, nasabah dapat menuntut pembayaran manfaat asuransi serta ganti rugi yang dapat dibuktikan.

Namun, pengajuan gugatan harus memperhatikan bukti, ketentuan polis, dan kewenangan pengadilan.

Baca juga: Prosedur Menggugat Klaim Asuransi di Pengadilan.

Dengan demikian, nasabah tidak harus menerima penolakan klaim tanpa memeriksa dasar hukumnya. Nasabah dapat mengajukan keberatan, menempuh penyelesaian sengketa, atau menggugat apabila memiliki dasar hukum yang cukup.

Jika menghadapi penolakan klaim asuransi, ILS Law Firm menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum melalui somasi, negosiasi, maupun gugatan perdata. Konsultasi tersedia secara online melalui Zoom, Google Meet, telepon, atau pertemuan langsung di kantor.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru