Penggelapan uang perusahaan dapat terjadi ketika karyawan, pegawai, pengurus, atau pihak lain yang mempunyai akses terhadap uang perusahaan justru menguasai atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.
Sejak 2 Januari 2026, dasar hukum penggelapan tidak lagi menggunakan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP lama. Tindak pidana penggelapan sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 486 dan Pasal 488.
Karena itu, perusahaan maupun karyawan perlu memahami unsur penggelapan uang perusahaan, ancaman pidana, serta bukti yang diperlukan.
Baca juga: Perbedaan Penipuan dan Penggelapan di KUHP
Apa Itu Penggelapan Uang Perusahaan?
Penggelapan berbeda dengan pencurian.
Dalam penggelapan, uang atau barang pada awalnya sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah atau bukan karena tindak pidana.
Misalnya, seorang kasir, staf keuangan, sales, bendahara, atau karyawan menerima uang perusahaan karena pekerjaannya.
Namun, kemudian uang tersebut digunakan atau dikuasai untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.
Penjelasan Pasal 486 KUHP juga menegaskan bahwa pada penggelapan, barang sudah berada dalam penguasaan pelaku sebelum muncul niat untuk memilikinya secara melawan hukum.
Pasal Penggelapan Uang Perusahaan
Ketentuan umum penggelapan terdapat dalam Pasal 486 KUHP.
Pasal tersebut menyatakan:
“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
Dengan demikian, Pasal 486 dapat diterapkan apabila seseorang menguasai uang atau barang milik perusahaan secara melawan hukum dan penguasaan awalnya bukan berasal dari tindak pidana.
Penggelapan oleh Karyawan atau Pegawai Perusahaan
Jika penggelapan dilakukan karena hubungan kerja, ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 488 KUHP.
Pasal 488 menyatakan:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
Karena itu, apabila seorang karyawan menguasai uang perusahaan karena pekerjaannya lalu menggelapkan uang tersebut, Pasal 488 dapat menjadi pasal yang relevan.
Baca juga: Jasa Pengacara Kasus Penggelapan
Sanksi Penggelapan Uang Perusahaan
Ancaman pidana penggelapan tergantung pada konstruksi perkaranya.
Untuk penggelapan biasa berdasarkan Pasal 486, ancaman pidananya adalah:
- penjara paling lama 4 tahun; atau
- denda paling banyak kategori IV.
Kategori IV berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah maksimal Rp200.000.000.
Sementara itu, apabila penggelapan dilakukan karena hubungan kerja, profesi, atau karena mendapat upah untuk menguasai barang, Pasal 488 mengatur:
- penjara paling lama 5 tahun; atau
- denda paling banyak kategori V.
Kategori V adalah maksimal Rp500.000.000.
Dengan demikian, penggelapan uang perusahaan oleh karyawan dapat memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa.
Unsur Penggelapan Uang Perusahaan
Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penggelapan, beberapa unsur perlu dibuktikan.
Pertama, terdapat uang atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik perusahaan.
Kedua, uang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Ketiga, pelaku kemudian memiliki atau menguasai uang tersebut secara melawan hukum.
Selain itu, jika menggunakan Pasal 488, perlu dibuktikan bahwa penguasaan uang tersebut timbul karena hubungan kerja, profesi, atau karena pelaku mendapat upah untuk menguasainya.
Contoh Penggelapan Uang Perusahaan
Beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan antara lain:
- kasir mengambil uang hasil penjualan perusahaan;
- staf keuangan memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi;
- sales menerima pembayaran pelanggan tetapi tidak menyetorkannya;
- karyawan menggunakan uang operasional untuk kepentingan pribadi;
- bendahara memanipulasi pencatatan untuk menutupi pengambilan uang; atau
- pegawai menerima uang perusahaan untuk disetorkan tetapi justru menguasainya sendiri.
Namun, setiap perkara tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti.
Tidak semua kesalahan administrasi atau selisih kas otomatis merupakan penggelapan.
Perbedaan Penggelapan dan Pencurian Uang Perusahaan
Perbedaannya terletak pada bagaimana uang berada dalam penguasaan pelaku.
Dalam pencurian, pelaku mengambil uang yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya.
Sementara itu, dalam penggelapan, uang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah karena pekerjaan, jabatan, atau kepercayaan.
Karena itu, seorang karyawan yang diberi kewenangan menerima pembayaran pelanggan lalu menguasainya untuk kepentingan pribadi lebih dekat dengan penggelapan.
Sebaliknya, karyawan yang mengambil uang dari brankas tanpa memiliki kewenangan atas uang tersebut dapat lebih dekat dengan pencurian.
Bukti yang Perlu Disiapkan Perusahaan
Perusahaan yang merasa menjadi korban sebaiknya mengumpulkan bukti sebelum membuat laporan.
Bukti dapat berupa:
- laporan keuangan;
- rekening koran;
- bukti transfer;
- invoice;
- kuitansi;
- audit internal;
- laporan kas;
- email;
- percakapan WhatsApp;
- CCTV;
- surat tugas;
- uraian jabatan;
- kontrak kerja; dan
- keterangan saksi.
Selain itu, perusahaan perlu menghitung dengan jelas jumlah kerugian yang diduga timbul.
Bukti mengenai kewenangan karyawan juga penting untuk menunjukkan bahwa uang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja.
Bagaimana Cara Melaporkan Penggelapan Uang Perusahaan?
Proses pelaporan saat ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP lama.
Perusahaan dapat menyampaikan laporan kepada Penyelidik atau Penyidik dengan membawa kronologi dan bukti pendukung.
Setelah laporan diterima, aparat akan menilai apakah peristiwa tersebut patut diduga sebagai tindak pidana.
Selanjutnya, proses dapat masuk ke tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP baru.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya menyerahkan laporan audit, tetapi juga menjelaskan bagaimana uang dikuasai, digunakan, dan mengapa tindakan tersebut dianggap melawan hukum.
Apakah Perusahaan Harus Melakukan Audit Terlebih Dahulu?
Tidak selalu wajib. Namun, audit internal atau pemeriksaan keuangan dapat sangat membantu jika perkara melibatkan transaksi yang banyak atau berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Audit dapat membantu menunjukkan:
- nilai kerugian;
- aliran dana;
- transaksi mencurigakan;
- periode penggelapan; dan
- pihak yang memiliki akses.
Dengan demikian, konstruksi laporan menjadi lebih jelas.
Apakah Pengembalian Uang Menghapus Pidana?
Pengembalian uang tidak otomatis menghapus tindak pidana yang telah terjadi.
Namun, pengembalian kerugian dapat menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan dalam proses hukum.
Selain itu, KUHAP baru juga mengenal mekanisme keadilan restoratif untuk perkara tertentu. Namun, penerapannya tetap bergantung pada syarat dan penilaian aparat penegak hukum.
Karena itu, jangan menganggap perkara otomatis selesai hanya karena uang telah dikembalikan.
Apakah Perusahaan Bisa Menuntut Ganti Rugi?
Selain proses pidana, perusahaan juga dapat mempertimbangkan tuntutan untuk mendapatkan kembali kerugiannya.
Langkahnya dapat berupa:
- somasi;
- tuntutan pengembalian uang;
- gugatan perdata; atau
- mekanisme lain sesuai hubungan hukum para pihak.
Namun, strategi pidana dan perdata harus disusun secara hati-hati agar tidak saling bertentangan.
Kesimpulan
Pasal penggelapan uang perusahaan saat ini tidak lagi menggunakan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP lama.
Sejak 2 Januari 2026, penggelapan umum diatur dalam Pasal 486 KUHP Nasional.
Sementara itu, jika penggelapan dilakukan oleh seseorang yang menguasai uang karena hubungan kerja, profesi, atau mendapat upah, ketentuan yang lebih relevan adalah Pasal 488 KUHP.
Ancaman pidana Pasal 488 adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
Karena itu, perusahaan yang menjadi korban sebaiknya menyiapkan kronologi, bukti transaksi, audit, serta dokumen hubungan kerja sebelum membuat laporan polisi.
Konsultasi Kasus Penggelapan Uang Perusahaan dengan ILS Law Firm
ILS Law Firm memberikan pendampingan hukum bagi perusahaan maupun pihak yang menghadapi laporan dugaan penggelapan.
Pendampingan dapat meliputi analisis bukti, penyusunan kronologi, pendampingan laporan polisi, pemeriksaan di kepolisian, hingga proses hukum selanjutnya.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







