Developer tidak menyediakan fasilitas apartemen sesuai janji dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Misalnya, developer menjanjikan kolam renang, pusat kebugaran, area parkir, atau fasilitas keamanan. Namun, setelah pembangunan selesai, fasilitas tersebut tidak tersedia atau berbeda dari yang ditawarkan.
Lalu, apakah pembeli dapat menggugat developer yang tidak menyediakan fasilitas apartemen? Apa dasar hukumnya?
1. Apakah Developer Wajib Menyediakan Fasilitas Apartemen?
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan:
“Pelaku Pembangunan wajib melengkapi lingkungan Rumah Susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.”
Selanjutnya, Pasal 40 ayat (3) mewajibkan prasarana, sarana, dan utilitas umum memenuhi standar pelayanan minimal.
Penjelasan Pasal 40 menguraikan bahwa prasarana mencakup jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah. Sementara itu, sarana dapat berupa fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, dan sarana olahraga.
Dengan demikian, developer wajib menyediakan fasilitas sesuai standar hukum yang berlaku.
2. Apakah Janji Fasilitas dalam Brosur Apartemen Mengikat?
Pasal 42 ayat (3) UU Rumah Susun menyatakan:
“Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.”
Artinya, janji developer pada tahap pemasaran sebelum pembangunan memiliki kekuatan mengikat.
Oleh karena itu, pembeli dapat menggunakan brosur, materi promosi, PPJB, dan dokumen pemasaran untuk membuktikan fasilitas yang developer janjikan.
Namun, kewajiban menyediakan fasilitas tertentu harus dinilai berdasarkan standar hukum, isi perjanjian, dan janji pemasaran yang dapat dibuktikan.
3. Apa Sanksi Developer yang Tidak Menyediakan Fasilitas?
Pasal 107 UU Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 memasukkan pelanggaran Pasal 40 ayat (1) sebagai salah satu dasar pengenaan sanksi administratif.
Selanjutnya, Pasal 108 mengatur bentuk sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pekerjaan pembangunan, dan denda administratif.
Selain itu, developer dapat menghadapi tuntutan perdata apabila tidak memenuhi fasilitas yang telah diperjanjikan.
Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.
4. Apakah Pembeli Bisa Menggugat Developer Apartemen?
Ya. Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur bahwa para pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.
Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan umum atau menempuh alternatif penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan.
Pembeli dapat menuntut pemenuhan fasilitas yang diperjanjikan atau ganti rugi apabila memiliki dasar hukum yang cukup.
5. Bagaimana Cara Menggugat Developer?
Pembeli sebaiknya memeriksa PPJB dan mengumpulkan brosur pemasaran, bukti pembayaran, foto kondisi apartemen, serta komunikasi dengan developer.
Selanjutnya, pembeli dapat mengirim somasi agar developer memenuhi kewajibannya.
Apabila developer tetap tidak memberikan penyelesaian, pembeli dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.
Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai developer yang tidak menyediakan fasilitas apartemen, silakan menghubungi ILS Law Firm.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







