ils law firm lawyer

Developer Apartemen Tidak Menyerahkan Unit, Apa Hukumnya?

Picture of Adi Surya Wijaya, SH, MH

Adi Surya Wijaya, SH, MH

Lawyer ILS Law Firm

Developer apartemen tidak menyerahkan unit sesuai jadwal merupakan salah satu masalah hukum yang sering merugikan pembeli. Dalam beberapa kasus, pembeli telah membayar uang muka, mencicil, atau bahkan melunasi harga apartemen. Namun, developer belum menyelesaikan pembangunan maupun menyerahkan unit sesuai perjanjian.

Lalu, bagaimana hukumnya jika developer tidak menyerahkan unit apartemen? Apakah pembeli dapat meminta pengembalian uang atau mengajukan gugatan?

1. Developer Wajib Memenuhi Janji Penyerahan Apartemen

Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan:

“Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa janji developer mengenai pembangunan dan penyerahan apartemen memiliki kekuatan mengikat.

Selain itu, penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf e memasukkan waktu serah terima unit sebagai bagian dari hal yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, developer wajib memenuhi jadwal penyerahan unit sebagaimana disepakati dengan pembeli.

2. Apa Syarat Developer Menyerahkan Unit Apartemen?

Pasal 44 UU Rumah Susun mengatur bahwa proses jual beli setelah pembangunan selesai dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB).

Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) menyatakan pembangunan rumah susun selesai apabila telah terbit:

  1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
  2. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Pasal 84 PP Nomor 13 Tahun 2021 juga mengatur penyerahan pertama kali unit apartemen melalui penyerahan kunci setelah terbit SLF, disertai dokumen yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, developer harus memperhatikan kelayakan bangunan dan kelengkapan dokumen dalam proses serah terima.

3. Apakah Developer yang Terlambat Menyerahkan Unit Melakukan Wanprestasi?

Developer dapat melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban penyerahan unit sesuai perjanjian tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelalaian.

Sebagai contoh, pembeli dapat mengalami kerugian karena harus memperpanjang sewa tempat tinggal akibat keterlambatan penyerahan apartemen.

Namun, pembeli harus membuktikan pelanggaran perjanjian, kerugian, dan hubungan antara keduanya.

4. Apakah Pembeli Bisa Membatalkan PPJB dan Meminta Pengembalian Uang?

Pembeli dapat menuntut pembatalan PPJB apabila terdapat dasar hukum dan pelanggaran perjanjian yang membenarkan pembatalan tersebut.

Pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan untuk menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian sesuai ketentuan hukum.

Oleh karena itu, pembeli perlu memeriksa isi PPJB, terutama mengenai batas waktu penyerahan, keadaan kahar, denda keterlambatan, serta ketentuan pembatalan dan pengembalian pembayaran.

5. Bagaimana Cara Menggugat Developer Apartemen?

Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur bahwa para pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Apabila musyawarah tidak berhasil, pembeli dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang atau menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati.

Sebelum menggugat, pembeli sebaiknya mengumpulkan PPJB, bukti pembayaran, janji pemasaran, bukti keterlambatan, dan mengirim somasi kepada developer.

Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai developer apartemen yang tidak menyerahkan unit, silakan menghubungi ILS Law Firm.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

Terbaru