Cara membatalkan PPJB apartemen dan meminta pengembalian uang perlu dipahami oleh pembeli yang menghadapi masalah dengan developer. Persoalan biasanya muncul ketika developer terlambat membangun apartemen, tidak menyerahkan unit, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
Namun, apakah pembeli boleh membatalkan PPJB secara sepihak? Apakah developer wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan?
1. Apa Dasar Hukum PPJB Apartemen?
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan:
“Proses jual beli Sarusun sebelum pembangunan Rumah Susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.”
Selanjutnya, Pasal 43 ayat (2) mensyaratkan kepastian status kepemilikan tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20%, serta hal yang diperjanjikan.
Dengan demikian, developer wajib memenuhi persyaratan tersebut sebelum membuat PPJB apartemen.
2. Kapan Pembeli Bisa Membatalkan PPJB Apartemen?
Pembeli dapat meminta pembatalan PPJB apabila developer melakukan wanprestasi, misalnya tidak menyelesaikan pembangunan atau menyerahkan unit sesuai perjanjian.
Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Selain itu, Pasal 1266 KUHPerdata mengatur pembatalan perjanjian timbal balik melalui pengadilan. Namun, para pihak dapat menyepakati mekanisme pembatalan tertentu sepanjang sesuai hukum.
Oleh karena itu, pembeli perlu memeriksa klausul pembatalan dalam PPJB.
3. Apakah Uang Pembelian Apartemen Bisa Dikembalikan?
Pengembalian uang bergantung pada penyebab pembatalan dan tahap transaksi.
Pasal 22L ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa apabila pembatalan setelah penandatanganan PPJB terjadi karena kelalaian developer, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.
Sebaliknya, apabila pembeli yang lalai, Pasal 22L ayat (3) dan ayat (4) mengatur kemungkinan developer mempertahankan atau memotong pembayaran berdasarkan persentase yang ditentukan.
Karena itu, pembeli tidak otomatis berhak menerima pengembalian penuh apabila membatalkan PPJB atas keinginan sendiri.
4. Bagaimana Cara Meminta Pengembalian Uang dari Developer?
Pembeli dapat menempuh langkah berikut:
- Memeriksa PPJB dan ketentuan pembatalan.
- Mengumpulkan bukti pembayaran serta pelanggaran developer.
- Mengirim somasi untuk meminta penyelesaian.
- Mengajukan permintaan pembatalan dan pengembalian uang secara tertulis.
- Menempuh gugatan apabila developer menolak memenuhi kewajibannya.
Pembeli sebaiknya mencantumkan jumlah uang yang diminta, dasar pembatalan, dan batas waktu penyelesaian dalam surat kepada developer.
5. Apakah Developer Bisa Digugat Jika Menolak Mengembalikan Uang?
Bisa, sepanjang pembeli memiliki dasar tuntutan yang sah.
Pasal 105 UU Rumah Susun mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan umum atau menempuh alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum.
Dalam gugatan wanprestasi, pembeli dapat menuntut pembatalan PPJB, pengembalian pembayaran, dan ganti rugi apabila memenuhi persyaratan hukumnya.
Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pembatalan PPJB apartemen dan pengembalian uang, silakan menghubungi ILS Law Firm.
Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







