Direksi Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewenangan untuk mengurus perusahaan dan mengambil keputusan bisnis. Namun, tidak semua keputusan menghasilkan keuntungan. Dalam praktiknya, suatu investasi atau kegiatan usaha dapat mengalami kerugian meskipun telah direncanakan dengan baik.
Oleh karena itu, hukum perusahaan mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR) yang memberikan perlindungan kepada Direksi ketika mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan kehati-hatian.
Namun, Business Judgment Rule tidak berlaku apabila Direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dan tidak dapat memenuhi persyaratan perlindungan yang ditentukan undang-undang. Dalam keadaan tersebut, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan.
Apa Itu Business Judgment Rule?
Business Judgment Rule merupakan prinsip hukum yang melindungi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan sepanjang keputusan bisnis tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan.
Prinsip ini membedakan risiko bisnis yang wajar dari kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi.
Sebagai contoh, Direksi memutuskan membuka cabang baru setelah melakukan studi kelayakan dan analisis risiko. Namun, perusahaan kemudian mengalami kerugian akibat perubahan kondisi pasar. Dalam keadaan demikian, kerugian tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.
Dasar Hukum Business Judgment Rule dalam UU PT
Prinsip Business Judgment Rule di Indonesia tercermin dalam Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 97 ayat (3) UU PT menyatakan:
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Selanjutnya, Pasal 97 ayat (5) UU PT menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Dengan demikian, Direksi harus dapat membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut untuk memperoleh perlindungan Business Judgment Rule.
Kapan Business Judgment Rule Tidak Berlaku?
Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan Direksi kehilangan perlindungan Business Judgment Rule sebagaimana diatur dalam UU PT.
1. Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian
Business Judgment Rule tidak melindungi Direksi apabila kerugian perusahaan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Misalnya, Direksi melakukan investasi bernilai besar tanpa analisis risiko yang memadai, mengabaikan informasi penting, atau mengambil keputusan tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
Apabila kelalaian tersebut terbukti menyebabkan kerugian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT.
2. Direksi Memiliki Benturan Kepentingan
Pasal 97 ayat (5) huruf c UU PT mensyaratkan tidak adanya benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
Contohnya, Direksi memberikan proyek kepada perusahaan milik keluarganya demi memperoleh keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan perseroan.
Dalam keadaan demikian, Direksi tidak dapat mengandalkan perlindungan BJR apabila tidak mampu membuktikan tidak adanya benturan kepentingan sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
3. Direksi Tidak Bertindak dengan Itikad Baik
Direksi wajib mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT.
Apabila Direksi sengaja memanipulasi laporan keuangan, menyembunyikan transaksi, atau menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pribadi.
Perbuatan demikian tidak dapat dianggap sebagai risiko bisnis yang wajar.
4. Keputusan Tidak Sesuai dengan Kepentingan Perseroan
Direksi harus mengambil keputusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.
Apabila Direksi menggunakan kewenangannya untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian, perlindungan BJR dapat tidak berlaku.
Namun, keputusan bisnis yang gagal menghasilkan keuntungan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.
5. Direksi Tidak Berusaha Mencegah Kerugian
Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT mengharuskan Direksi membuktikan bahwa dirinya telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Misalnya, Direksi mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana perusahaan, tetapi tidak melakukan tindakan pengawasan atau perbaikan yang diperlukan.
Kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terbukti berkaitan dengan kerugian perusahaan.
Apakah Direksi Bisa Digugat Secara Pribadi?
Ya. Direksi dapat digugat secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian perseroan.
Dasarnya adalah Pasal 97 ayat (3) UU PT.
Bahkan, Pasal 97 ayat (4) mengatur bahwa apabila Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, pertanggungjawaban tersebut berlaku secara tanggung renteng.
Namun, anggota Direksi dapat menghindari pertanggungjawaban apabila mampu membuktikan persyaratan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.
Siapa yang Berhak Menggugat Direksi?
Pasal 97 ayat (6) UU PT menyatakan:
Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Dengan demikian, pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi atas nama perseroan.
Gugatan tersebut bertujuan menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perseroan, bukan semata-mata kerugian pribadi pemegang saham.
Bagaimana Cara Menggugat Direksi PT?
Apabila terdapat dugaan kesalahan atau kelalaian Direksi, terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh.
1. Meminta Pertanggungjawaban Melalui RUPS
Pemegang saham dapat membahas tindakan dan pertanggungjawaban Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Apabila terdapat alasan yang sah, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Direksi sesuai Pasal 105 UU PT.
2. Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan
Pasal 138 UU PT memberikan mekanisme pemeriksaan perseroan apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan perusahaan, pemegang saham, atau pihak ketiga.
Pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
3. Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri
Apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup mengenai kesalahan atau kelalaian Direksi yang menimbulkan kerugian, pemegang saham yang memenuhi persyaratan Pasal 97 ayat (6) UU PT dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan.
Bukti yang relevan antara lain laporan keuangan, risalah rapat Direksi, dokumen transaksi, hasil pemeriksaan, serta bukti hubungan antara tindakan Direksi dan kerugian perusahaan.
Apakah Business Judgment Rule Juga Berlaku bagi Direksi BUMN?
Ya. Prinsip Business Judgment Rule juga dikenal dalam pengaturan khusus mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagaimana telah diubah antara lain melalui UU No. 1 Tahun 2025 dan terakhir UU No. 16 Tahun 2025, mengatur pertanggungjawaban Direksi dalam pengelolaan BUMN.
Pasal 9F ayat (1) UU BUMN mengatur perlindungan bagi anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah mengurus BUMN dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.
Dengan demikian, kerugian yang dialami BUMN tidak dengan sendirinya menyebabkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Penentuan pertanggungjawabannya harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU BUMN.
Bagaimana Direksi Membuktikan Business Judgment Rule?
Untuk memperoleh perlindungan hukum, Direksi perlu memiliki bukti mengenai proses pengambilan keputusan bisnis.
Bukti tersebut dapat berupa risalah rapat, studi kelayakan, laporan analisis risiko, pendapat profesional, dokumen persetujuan, serta tindakan pengawasan dan pencegahan kerugian.
Dokumentasi ini penting karena Pasal 97 ayat (5) UU PT menempatkan kewajiban pembuktian persyaratan perlindungan pada anggota Direksi yang mengajukannya.
Kesimpulan
Business Judgment Rule tidak berlaku apabila Direksi tidak dapat membuktikan persyaratan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Hal ini terutama berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian, tidak adanya itikad baik dan kehati-hatian, benturan kepentingan, serta kegagalan mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.
Apabila kesalahan atau kelalaian Direksi terbukti menyebabkan kerugian perseroan, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT.
Sementara itu, pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU PT.
Konsultasi Hukum Perusahaan dengan ILS Law Firm
Apabila Anda menghadapi sengketa Direksi, kerugian perusahaan, atau berencana mengajukan gugatan terhadap pengurus PT, ILS Law Firm menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum perusahaan.
Konsultasi dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon, maupun melalui pertemuan langsung.
WhatsApp: 0813-9981-4209
Email: info@ilslawfirm.co.id







