ils law firm lawyer

Apa Itu Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?

Picture of Resa Indrawan

Resa Indrawan

Lawyer ILS Law Firm

Istilah kerugian keuangan negara hampir selalu muncul ketika seseorang diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, atau diadili dalam perkara tindak pidana korupsi. Tidak jarang pula kita mendengar penyidik mengumumkan bahwa suatu perbuatan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah.

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?

Pertanyaan ini penting karena beberapa undang-undang menggunakan istilah yang tidak sepenuhnya sama. UU Keuangan Negara mengatur pengertian keuangan negara, sedangkan UU Perbendaharaan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendefinisikan kerugian negara/daerah.

Sementara itu, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan KUHP baru menggunakan istilah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk memahaminya, kita perlu melihat ketentuan undang-undang dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Apa yang Dimaksud “Keuangan Negara” Menurut Undang-Undang?

Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keuangan negara tidak hanya mencakup uang yang tersimpan dalam kas pemerintah, tetapi juga hak, kewajiban, dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban negara.

Selain itu, Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 memasukkan kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri maupun pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, ke dalam ruang lingkup keuangan negara.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umumnya. Pengertian tersebut mencakup kekayaan negara dalam berbagai bentuk, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, berikut hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya.

Dengan demikian, pengertian keuangan negara memiliki cakupan yang luas. Namun, pengertian keuangan negara perlu dibedakan dari pengertian kerugian keuangan negara.

2. Bagaimana Definisi “Kerugian Negara” Menurut Undang-Undang?

Definisi kerugian negara secara tegas ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari kedua ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam menentukan adanya kerugian negara, yaitu:

  1. Terdapat kekurangan uang, surat berharga, atau barang. Artinya, harus terdapat objek keuangan atau kekayaan negara yang mengalami kekurangan.
  2. Kekurangan tersebut nyata dan pasti jumlahnya. Artinya, kerugian benar-benar terjadi dan jumlahnya dapat ditentukan melalui pemeriksaan serta penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Kekurangan terjadi akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Artinya, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan atau kelalaian seseorang dengan kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, tidak setiap berkurangnya nilai kekayaan negara otomatis merupakan kerugian negara dalam pengertian Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara.

Apakah Penggantian Kerugian Negara Menghapus Pertanggungjawaban Pidana?

UU No. 1 Tahun 2004 juga mengatur mekanisme penggantian kerugian negara.

Pasal 59 ayat (2) menyatakan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 64 ayat (1) menentukan:

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sementara itu, Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor menyatakan:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Ketentuan Pasal 4 tersebut masih berlaku, meskipun pengaturan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah dialihkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru.

Artinya, pengembalian kerugian negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.

Namun, kerugian negara juga dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut mengenal kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengatur kewajiban pengembaliannya.

Dengan demikian, keberadaan kerugian negara tidak dengan sendirinya berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Unsur-unsur pidananya tetap harus dibuktikan.

3. Bagaimana UU Tipikor dan KUHP Baru Mendefinisikan “Kerugian Keuangan Negara”?

Setelah memahami definisi kerugian negara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana UU Tipikor dan KUHP baru mengatur pengertian kerugian keuangan negara.

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan penggunaan istilah. UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK menggunakan istilah “kerugian negara/daerah”, sedangkan UU Tipikor dan KUHP baru menggunakan istilah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Namun, apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XXIV/2026, kedua istilah tersebut dapat dipahami sebagai pengertian yang saling berkaitan dan dapat ditafsirkan sama. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”.

Meskipun putusan tersebut menguji UU Administrasi Pemerintahan, bukan UU Tipikor, penafsiran tersebut dapat menjadi dasar argumentasi bahwa istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dapat merujuk pada pengertian yang sama dalam konteks tertentu.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, pengertian keuangan negara telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum. Namun, pengertian kerugian keuangan negara tidak dirumuskan secara khusus dalam ketentuan definisi Pasal 1.

Penjelasan mengenai kerugian keuangan negara ditemukan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kerugian harus sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan pihak yang berwenang.

Selanjutnya, sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, ketentuan tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dialihkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Kerugian Negara dalam Pasal 603 dan 604 KUHP

Pasal 603 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 KUHP menyatakan:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Kedua pasal tersebut menggunakan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun Penjelasan Pasal 603 KUHP menyatakan:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa UU Tipikor dan KUHP baru lebih menekankan pada hasil pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Artinya, penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara serta besarannya didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga tersebut dengan menggunakan metode penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, definisi kerugian negara secara substantif dapat ditemukan dalam UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK.

Dengan demikian, meskipun UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK menggunakan istilah “kerugian negara”, sedangkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP menggunakan istilah “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kedua istilah mengenai kerugian negara dan kerugian keuangan negara dapat ditafsirkan memiliki pengertian yang sama dalam konteks tertentu, sebagaimana dapat dipahami dari Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026.

Oleh karena itu, definisi kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK dapat dijadikan rujukan untuk memahami unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, yaitu adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Namun, adanya kerugian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana korupsi.

4. Bagaimana Pandangan Mahkamah Konstitusi tentang Kerugian Keuangan Negara?

Persoalan kerugian keuangan negara telah beberapa kali menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terdapat tiga putusan yang penting untuk diketahui karena Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian dan memberikan penegasan terhadap norma yang berlaku.

a. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006

Dalam putusan tanggal 25 Juli 2006, MK menguji sejumlah ketentuan UU Tipikor, termasuk pengertian melawan hukum dan penggunaan kata “dapat” dalam unsur kerugian negara.

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dan membatalkan bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang memperluas pengertian melawan hukum sampai mencakup perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap tercela berdasarkan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial.

Namun, pada saat itu MK masih mempertahankan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Putusan ini penting dalam perkembangan penafsiran unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

b. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Melalui putusan tanggal 25 Januari 2017, MK mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, unsur kerugian tidak lagi cukup didasarkan pada kemungkinan atau potensi kerugian, melainkan harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss).

Putusan ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami sifat kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

c. Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026

Dalam putusan tanggal 29 April 2026, MK memeriksa penggunaan istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) menggunakan istilah “kerugian keuangan negara”. Namun, Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) menggunakan istilah “kerugian negara”.

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon VIII dan menyatakan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”.

Putusan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi penggunaan istilah dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Namun, putusan ini tidak berarti bahwa MK menetapkan dua definisi umum yang sepenuhnya berbeda antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

Dari ketiga putusan tersebut, dapat dipahami bahwa MK telah memberikan beberapa penegasan penting, terutama mengenai batas unsur melawan hukum, keharusan adanya kerugian yang nyata, serta penggunaan istilah kerugian keuangan negara secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan.

5. Apakah Kerugian BUMN Termasuk Kerugian Keuangan Negara?

Pembahasan mengenai kerugian keuangan negara juga berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara ke dalam ruang lingkup keuangan negara.

Namun, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025 memberikan pengaturan khusus mengenai kekayaan dan kerugian BUMN.

Pasal 4A ayat (5) UU BUMN menyatakan:

Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.

Selanjutnya, Pasal 4B UU BUMN menyatakan:

Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.

Bahkan, Penjelasan Pasal 4B UU BUMN menegaskan:

Dalam ketentuan ayat ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.

Penjelasan tersebut juga mencakup keuntungan atau kerugian yang timbul dari kegiatan investasi dan operasional BUMN.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4B dan Penjelasannya dalam UU BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025, kerugian yang dialami BUMN merupakan kerugian BUMN dan bukan kerugian negara, termasuk kerugian dari kegiatan investasi maupun operasional perusahaan.

Ketentuan ini penting dalam penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP karena kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, kerugian BUMN tidak dapat secara otomatis dijadikan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, meskipun kemungkinan adanya tindak pidana lain seperti suap atau gratifikasi di lingkungan BUMN tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, pengertian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dipahami melalui beberapa peraturan yang saling berkaitan.

UU Keuangan Negara mengatur ruang lingkup keuangan negara, sedangkan UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Sementara itu, UU Tipikor dan Pasal 603 serta Pasal 604 KUHP menggunakan istilah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah menegaskan bahwa kerugian harus nyata (actual loss), sedangkan Putusan MK No. 66/PUU-XXIV/2026 dapat menjadi rujukan untuk memahami hubungan istilah kerugian negara dan kerugian keuangan negara dalam konteks tertentu.

Di sisi lain, UU BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian perusahaan dan bukan kerugian negara, sehingga kerugian BUMN tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, adanya kerugian keuangan negara tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP tetap harus dibuktikan.

Konsultasi Hukum

Apabila terdapat pertanyaan mengenai kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi, atau penerapan peraturan perundang-undangan terkait, Anda dapat menghubungi ILS Law Firm untuk mengatur konsultasi hukum secara online melalui Zoom, Google Meet, atau panggilan telepon, maupun melalui pertemuan langsung.

Telepon/WhatsApp: 0813-9981-4209

Email: info@ilslawfirm.co.id

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk memberikan informasi dan pemahaman hukum secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Isi artikel tidak menggantikan nasihat hukum untuk perkara konkret.

Publikasi dan Artikel

ILS Law Firm menyediakan tulisan-tulisan sebagai sarana edukasi dan panduan penyelesaian permasalahan terbaik dengan tingkat obyektifitas setinggi mungkin.