Salah satu praktek bisnis yang sering memicu adanya sengketa/ konflik yaitu di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa umumnya banyak terjadi di bidang kontruksi, namun tidak menutup kemungkinan pengadaan barang dan jasa juga dilakukan untuk bidang lainnya.

Sengketa / konflik pengadaan barang dan jasa antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan.

Pemberi kerja bisa dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,BUMD atau pihak swasta. Sedangkan penerima kerja kebanyakan dari pihak swasta, namun dapat berupa BUMN atau BUMD.

Sengketa yang terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa umumnya dikarenakan berkaitan dengan “pelaksanaan kontrak/ perjanjian” yang dimana salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum atau wanprestasi. 

Selain itu, sengketa/konflik juga bisa timbul dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa/ tender/lelang yang dilakukan pemberi kerja tidak sesuai/ melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.