Litigasi Perdata & Bisnis merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang melibatkan individu maupun perusahaan (korporasi). Sengketa dapat timbul akibat pelanggaran perjanjian, perselisihan bisnis, atau tindakan pihak lain yang menimbulkan kerugian.

ILS Law Firm memberikan pendampingan hukum dalam menangani perkara perdata dan bisnis di Pengadilan Negeri, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)

Gugatan wanprestasi merupakan gugatan perdata terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Melalui gugatan ini, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

Perkara wanprestasi meliputi:

• Sengketa utang piutang;

• Pelanggaran kontrak atau perjanjian bisnis;

• Sengketa kerja sama usaha;

• Keterlambatan atau kegagalan pembayaran; dan

• Tuntutan pemenuhan kewajiban atau ganti rugi akibat wanprestasi.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi atau tuntutan lain sesuai hukum yang berlaku.

Perkara PMH meliputi:

• Tindakan yang melanggar hak atau merugikan kepentingan pihak lain;

• Sengketa bisnis akibat perbuatan melawan hukum;

• Penguasaan atau penggunaan aset tanpa hak; dan

• Tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Jasa Hukum

ILS Law Firm memberikan pendampingan dan perwakilan hukum dalam perkara litigasi perdata dan bisnis, antara lain:

1. Menyusun dan mengajukan gugatan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri;

2. Mendampingi dan mewakili klien sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan;

3. Menyusun jawaban, eksepsi, gugatan rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan sesuai kebutuhan perkara;

4. Mendampingi klien dalam proses mediasi dan negosiasi penyelesaian sengketa;

5. Menyusun dan mengirimkan somasi atau surat peringatan hukum apabila diperlukan; dan

6. Mengajukan atau menanggapi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.